Jawaban Cepat: Komisi Dpr Yang Membidangi Pendidikan?

Komisi DPR apa saja?

Pada periode 2014–2019, DPR mempunyai 11 komisi dengan ruang lingkup tugas dan mitra kerja masing-masing sebagai berikut:

  • Komisi I.
  • Komisi II.
  • Komisi III.
  • Komisi IV.
  • Komisi V.
  • Komisi VI.
  • Komisi VII.
  • Komisi VIII.

Berapa jumlah komisi di DPRD?

Setiap anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu Komisi. Jumlah Komisi sebanyak-banyaknya 4 (empat) Komisi. Jumlah anggota dalam setiap Komisi diupayakan sama. Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

Apa itu rapat komisi?

(1) Rapat Majelis Komisi adalah rapat yang diadakan untuk memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999 atas suatu perkara yang sedang ditangani. (2) Rapat Majelis Komisi dihadiri oleh Ketua dan Anggota Majelis Komisi beserta Panitera yang dipimpin oleh Ketua Majelis Komisi.

Komisi 1 DPRD bidang apa?

Bidang Pemerintahan, meliputi: Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Kependudukan, Penerangan dan Pers, Hukum Perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia, Kepegawaian, Aparatur dan Penanganan KKN, Perijinan, Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan, Pertanahan, Kekayaan Daerah, Telematika, Kerjasama dan

Komisi 8 DPR RI bidang apa?

Dalam bidang pengawasan, Komisi VIII DPR RI mempunyai tugas: Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi VIII DPR RI.

You might be interested:  Tanya pembaca: Karakteristik Guru Yang Efektif Dalam Perspektif Psikologi Pendidikan?

Komisi 5 DPR bagian apa?

Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (disingkat Komisi V DPR RI) adalah salah satu dari sebelas Komisi DPR RI dengan lingkup tugas di bidang infrastruktur dan perhubungan.

Komisi D bidang apa?

Meliputi pekerjaan umum, perumahan dan gedung pemerintah daerah, tata ruang, pengawasan dan penertiban bangunan, pertamanan dan pemakaman, kebersihan, pengelolaan lingkungan hidup daerah.

Apa itu Komisi C DPRD?

Komisi C Bidang Keuangan Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.

Apa tugas Komisi A DPRD?

membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD; menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat; memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi dalam satu masa sidang.

Komisi 7 DPR bidang apa?

Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (disingkat Komisi VII DPR RI) adalah salah satu dari sebelas Komisi DPR RI dengan lingkup tugas di bidang Energi, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Hidup.

Jumlah komisi 2 dan apa saja?

Saat ini jumlah Anggota Komisi II DPR RI adalah 49 (empat puluh sembilan) orang, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

  • PIMPINAN KOMISI II.
  • ANGGOTA KOMISI II.
  • Legislasi (Pembentukan Undang-Undang)
  • Anggaran.
  • Pengawasan.
  • Rapat Kerja (Raker) dengan pemerintah yang diwakili oleh Menteri/Pimpinan Lembaga.

Apa yang dimaksud dengan komisi 1?

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (disingkat Komisi I DPR RI) adalah salah satu dari sebelas Komisi DPR RI dengan lingkup tugas di bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, dan intelijen.

Komisi 3 DPRD bidang apa?

TUGAS KOMISI III Meliputi Bidang: Keuangan Daerah, Perpajakan, Retribusi, Perbankan, Perusahaan Patungan, Sumbangan Pihak Ketiga, Aset – aset Daerah Kabupaten Natuna, Dunia Usaha dan Penanaman Modal dan BUMN Kabupaten Natuna.

You might be interested:  FAQ: Foto Kepala Dinas Pendidikan Dki Jakarta Yang Baru?

Apa tugas Komisi B?

mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah; melakukan kunjungan kerja, konsultasi, dan studi komparasi Komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD; mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat; mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas Komisi; dan.