14 September 2019

Nama-Nama Sekolah Penerima BOS Kinerja

penerima bos kinerja

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja merupakan program pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudataan yang dialokasikan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik dalam menyelenggarakan pendidikan.

Pemberian BOS Kinerja bertujuan untuk meningkatkan mutu pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, sebagai bentuk penghargaan atas kinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan.

BOS Kinerja diberikan kepada satuan pendidikan mulai dari jenjang SD, SMP, SMP, SMA, SMK, SDLB/SMPLB/SMALB/SLB dengan syarat-syarat sebagai berikut ;
  1. Menerima BOS Reguler pada tahun berkenaan
  2. Mengisi data pokok pendidikan (Dapodik) 3 semester terakhir
  3. Memiliki jumlah siswa paling sedikit 60 untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), 90 untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), 180 untuk jenjang SMA/SMK.
  4. Diprioritaskan bagi satuan pendidikan yang menyelenggarakan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) dan menerapkan penerimaan siswa berdasarkan zonasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penentuan peringkat terbaik satuan pendidikan di tetapkan oleh Menteri berdasarkan ;
  1. Peningkatan nilai rapor mutu satuan pendidikan selama 2 (dua) tahun terakhir bagi SMP, SMA dan SMK pada setiap kabupaten/kota
  2. Peningkatan nilai ujian nasional dan nilai rapor mutu satuan pendidikan selama 2 tahun terakhir bagi bagi SMP, SMA dan SMK pada setiap kabupaten/kota
  3. Jumlah peserta didik terbanyak bagi SDLB/SMPLB/SMALB/SLB.
Total alokasi dana BOS Kinerja yang diterima satuan pendidikan sebesar Rp. 19.000.000,- ditambah dengan jumlah alokasi perhitungan jumlah siswa sasaran prioritas. Alokasi jumlah sasaran siswa prioritas sebesar Rp. 2.000.000,- dikali dengan jumlah siswa sasaran prioritas pada masing-masing satuan pendidikan.

Misal, sekolah AB memiliki jumlah siswa sasaran prioritas 20 siswa, dengan perhitungan Rp. 2.000.000 x 20 = Rp. 40.000.000. Total alokasi BOS Kinerja yang diberikan kepada sekolah AB adalah Rp. 19.000.000 + Rp. 40.000.000 = Rp. 59.000.000

Berikut ini daftar nama-nama sekolah penerima BOS Kinerja tahun 2019 sesuai dengan lampiran II Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 320/P/2019.


Unduh Lampiran II di SINI
Baca >>

Daftar Nama Sekolah Penerima BOS Afirmasi


dana bos afirmasi

Dalam meningkatkan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan dasar dan menengah, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan bantuan operasional melalui pengalokasian dana bantuan operasional sekolah afirmasi dan bantuan operasional sekolah kinerja.

BOS AFIRMASI

Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi atau BOS Afirmasi adalah program pemerintah pusat yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di daerah tertinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BOS Afirmasi diberikan kepada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Adapun satuan pendidikan penerima BOS Afirmasi harus memenuhi syarat, antara lain :

a. Menerima BOS Reguler pada tahun berkenaan
b. Mengisi data pokok pendidikan paling sedikit tiga semester terakhir
c. Berada di daerah teritinggal, terdepan dan terluar (3T)
d. Memiliki jaringan internet
e. Memiliki sumber listrik

Alokasi BOS Afirmasi yang diterima satuan pendidikan sebesar 24.000.000 ditambah dengan alokasi jumlah sasaran siswa perioritas, besaran alokasi dana sasaran siswa penerima prioritas adalah Rp. 2.000.000 dikali dengan jumlah siswa sasaran prioritas pada masing-masing satuan pendidikan. Misalkan Sekolah A memiliki jumlah siswa sasaran prioritas sebanyak 15 orang, maka Rp. 2.000.000 x 15 siswa = 30.000.000, maka total BOS Afirmasi yang diberikan kepada sekolah A ialah Rp. 24.000.000 + Rp. 30.000.000 = Rp. 54.000.000. Jumlah sasaran siswa prioritas pada masing-masing satuan pendidikan penerima ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pagu anggaran BOS Afirmasi dan BOS Kinerja tiap Provinsi.

BOS Afirmasi yang diterima oleh masing-masing satuan pendidikan penerima digunakan untuk membiayai penyediaan fasilitas akses rumah belajar dan langganan daya dan jasa. BOS Afirmasi juga tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja yang sudah dibiayai oleh sumber lain.

Daftar nama sekolah penerima BOS Afirmasi tahun anggaran 2019 tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 320/P/2019.

Unduh Lampiran I Keputusan Mendikbud di SINI
Baca >>

04 September 2019

Persyaratan PPG Dalam Jabatan Tahun 2020


Persiapan pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan tahun 2020 dimulai dari awal September hingga Oktober 2019, calon peserta PPG Dalam Jabatan tahun 2020 harus memenuhi persyaratan akademik dan administrasi.

Adapun informasi mengenai PPG Dalam Jabatan Tahun 2020 tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud nomor : 7326/B.B3/6T/2019 tanggal 29 Agustus 2019.

Persyaratan PPG Dalam Jabatan tahun 2020

Persyaratan Peserta
  1. Guru di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang belum memiliki Sertifikat Pendidik.
  2. Terdaftar pada Data Pokok Pendidikan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
  3. Memiliki NUPTK.
  4. Telah diangkat menjadi guru sampai dengan akhir Tahun 2015
  5. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat yang sesuai dengan program studi pada PPG yang akan diikuti.
  6. Masih aktif mengajar dibuktikan dengan memiliki SK pembagian tugas mengajar dari kepala sekolah 2 (dua) tahun terakhir (tahun ajaran 2017/2018 dan 2018/2019).
  7. Berusia setinggi-tingginya 58 tahun dihitung sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2019.
  8. Sehat jasmani dan rohani.
  9. Bebas narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza).
  10. Berkelakuan baik.

Persyaratan administrasi
  1. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisasi oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah atau kopertis atau dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi.
  2. Fotokopi SK Pengangkatan Pertama dan SK Pengangkatan 2 (dua) tahun terakhir, khusus bagi GTY yaitu SK pengangkatan dari yayasan yang sama. SK tersebut dilegalisasi oleh: (a) Guru PNS dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi, (b) PNS yang ditugaskan sebagai guru oleh Pemerintah Daerah atau yang diberi kewenangan dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi, (c) Guru Tetap Yayasan (GTY) dilegalisasi oleh Ketua Yayasan, (d) Guru bukan PNS di sekolah negeri yang memiliki SK dari pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan minimal 2 tahun berturut-turut, dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi.
  3. Fotokopi SK mengajar (SK Pembagian tugas mengajar) 2 (dua) tahun terakhir. (Tahun ajaran 2017/2018 dan 2018/2019).
  4. Surat ijin dari Kepala Sekolah atau Ketua Yayasan untuk menjadi peserta PPG tahun 2020.
  5. Pakta integritas dari calon peserta bahwa berkas/dokumen yang diserahkan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, seperti pada format di bawah ini.
  6. Surat penyetaraan dari Kemenristek Dikti bagi peserta yang memiliki ijazah S1 dari luar negeri.
  7. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah (diserahkan saat lapor diri di LPTK).
  8. Surat keterangan bebas Napza dari BNN atau yang berwenang (diserahkan saat lapor diri di LPTK).
  9. Surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian (diserahkan saat lapor diri di LPTK).
Jadwal kegiatan verifikasi peserta PPG Dalam Jabatan Tahun 2020
  • Penyerahan berkas dari Guru ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota tanggal 1 - 30 September 2019
  • Verifikasi Dinas tanggal 15 September 2019  -  09 Oktober 2019
  • Dinas mengantarkan berkas ke LPMP tanggal 20 September - 12 Oktober 2019
  • Verifikasi LPMP tanggal 21 September - 18 Oktober 2019
Lampiran - Format Surat Pakta Integritas calon pesertar PPG Dalam Jabatan tahun 2020

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
NIP/NIK :
Tempat/Tanggal Lahir :
NUPTK :
Unit Kerja :
Alamat Unit Kerja :
Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Bukti fisik di dalam berkas/dokumen yang saya lampirkan untuk keperluan PPG Dalam Jabatan ini benar dan absah adanya, dan jika di kemudian hari ternyata bukti fisik saya tidak benar dan tidak absah, saya bersedia menerima sanksi dan dampak hukum sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku, termasuk digugurkan sebagai peserta PPG Dalam Jabatan.

…………………., ………….. 2019
Calon Peserta PPG Dalam Jabatan,


(…………………………................)
NIP/NIK …………………………

Baca >>

20 August 2019

Persyaratan Seleksi Administrasi Calon Kepala Sekolah

Alur Proses Pengusulan Peserta PPCKS

Seleksi administrasi merupakan proses pemeriksaan dan penilaian dokumen terhadap syarat-syarat yang telah dikumpulkan oleh BCKS (Bakal Calon Kepala Sekolah) yang telah diusulkan/didaftarkan sebagai BCKS.

Seleksi administrasi dilakukan melalui penilaian kelengkapan administrasi/dokumen Guru sebagai BCKS, sebagai bukti bahwa BCKS bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Calon Kepala Sekolah dinyatakan lulus seleksi administrasi apabila dokumen persyaratan berikut dinyatakan sah oleh Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, atau penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Adapun dokumen persyaratan seleksi administrasi calon kepala sekolah sesuai dengan Lampiran II Perdirjen GTK Kemdikbud nomor  26017/B.B1.3/HK/2018 adalah sebagai berikut ;
  1. Fotokopi ijazah kualifikasi akademik
  2. Fotokopi sertifikat pendidik
  3. Fotokopi surat keputusan pangkat dan jabatan terakhir bagi Guru yang diangkat oleh pemerintah daerah
  4. Fotokopi surat keputusan pengangkatan atau perjanjian kerja bagi Guru bukan Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat
  5. Surat keterangan pengalaman mengajar yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan
  6. Fotokopi hasil penilaian prestasi kerja pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir
  7. Fotokopi surat keputusan atau surat keterangan terkait pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah
  8. Surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA yang dikeluarkan oleh rumah sakit Pemerintah
  9. Surat keterangan dari Kepala Sekolah tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  10. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian.
Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya dapat menambah persyaratan lainnya sesuai kebijakan daerah, sebagai contoh :
  1. Daftar riwayat hidup
  2. Pas foto terbaru dengan ukuran tertentu
  3. Fotokopi SK CPNS yang telah dilegalisasi sekolah;
  4. Fotokopi SK PNS yang telah dilegalisasi sekolah;
  5. Fotokopi bukti kepemilikan NUPTK;
  6. Rekomendasi Kepala Sekolah bagi PNS Guru pada sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan rekomendasi dari pimpinan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat bagi Guru bukan PNS dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
  7. Fotokopi Sertifikat Kejuaraan Guru Berprestasi (bagi yang memiliki) atau Prestasi Iainnya yang telah dilegalisasi sekolah; dan
  8. Bukti prestasi lainnya yang telah dilegalisasi Kepala Sekolah.
Kepala Sekolah dapat mengusulkan Guru pada satuan pendidikannya untuk menjadi Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS) kepada Kepala Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya, atau dapat diusulkan secara langsung oleh Guru dari sekolah di bawah binaan pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi BCKS kepada Kepala Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota melalui panitia pengusulan BCKS setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Sekolah satuan administrasi pangkal. Sedangkan untuk penyampaian BCKS yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh pimpinan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada Kepala Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
Baca >>

07 July 2019

Petunjuk Pelaksana Pengelolaan NUPTK Terbaru


Untuk memberikan acuan  kepada  semua  pihak yang  terlibat  agar  memiliki  pandangan  yang sama dalam  memahami peraturan  Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  Nomor  1  tahun  2018  tentang petunjuk  teknis  penerbitan  NUPTK, Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) menerbitkan petunjuk pelaksana pengelolaan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK).

Juklak pengelolaan NUTPK yang diterbitkan pada bulan Mei tahun 2019 sebagai  jawaban  terhadap perbedaan pandangan dalam memaknai Peraturan  Sesjen  Kemendikbud  tentang  juknis pengelolaan  NUPTK, terutama pada bagian-bagian yang masih diperdebatkan.

Download Juklak Pengelolaan NUPTK di SINI

Adapun pembahasan dalam juklak pengelolaan NUPTK ini berisi materi secara rinci tentang ;
  1. Proses Penerbitan NUPTK
  2. Penonaktivan NUPTK
  3. Reaktivasi NUPTK
  4. Klaim NUPTK
  5. Verval Arsip
  6. Perbaikan Data Master
  7. Perbaikan Foto
Petunjuk  pelaksanaan  verval  PTK  diharapkan menjadi  acuan  bersama  baik t ingkat    Satuan Pendidikan,  Dinas  Pendidikan (Kabupaten/Kota/Provinsi), LPMP/BPKLN,  dan PDSPK  untuk  melaksanakan  verifikasi    dan validasi  (verval) data  PTK.  Hal  ini  penting mengingat  hingga  saat  ini  masih  terjadi perbedaan persepsi  dalam  verifikasi  dan validasi  data.  Tingkat  keberhasilan  pelaksanaan verifikasi  dan  validasi  akan  tergantung  dari sejauh  mana  masing-masing  pihak (Satuan Pendidikan, Dinas Pendidikan, LPMP/BPKLN, PDSPK) dapat menjalankan prosedur  yang  benar dan  tentunya  komunikasi  yang  intensif diantara pihak pihak  yang  ada.  Adapun  ruang  lingkup pelaksanaan    terletak  pada  pihak-pihak terkait mengingat pelaksanaan verval ada di masing-masing tingkatan/pihak.
Baca >>

01 July 2019

Penjelasan Tentang Syarat Penerbitan NUPTK


Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan atau disingkat dengan NUPTK merupakan Nomor Induk bagi seorang Pendidik atau Tenaga Kependidikan (PTK).

NUPTK diberikan kepada seluruh PTK baik PNS maupun Non-PNS yang memenuhi persyaratan dan ketentuan. NUPTK merupakan Nomor Identitas yang resmi untuk keperluan identifikasi dalam berbagai pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

Syarat Pengajuan NUPTK

Dihimpun dari petunjuk pelaksanaan pengelolaan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan yang disusun oleh Tim Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan tahun 2019, adapun persyaratan pengajuan dan penerbitan NUPTK adalah sebagai berikut :
  1. PTK terdata dalam pangkalan data Dapodik dan memiliki rombongan belajar.
  2. Belum memiliki NUPTK.
  3. Bertugas di Satuan Pendidikan yang memiliki NPSN
  4. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  5. Ijazah dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan terakhir
  6. Bukti memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma IV (D-IV) atau strata 1 (S-1) bagi Pendidik pada Satuan Pendidikan Formal
  7. Bagi yang berstatus CPNS/PNS melampirkan: a. Surat Keputusan (SK) pengangkatan CPNS/PNS; dan b. Surat Keputusan (SK) Penugasan dari Dinas Pendidikan
  8. Surat keputusan pengangkatan dari Kepala Dinas Pendidikan bagi yang berstatus bukan PNS yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah; dan telah bertugas paling sedikit selama 2 (dua) tahun secara terus menerus yang dibuktikan melalui surat keputusan pengangkatan dari ketua yayasan atau badan hukum lainnya dan SK Penugasan/pembagian jam mengajar dari kepala sekolah/kepala yayasan bagi yang berstatus bukan PNS pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
Seluruh syarat diatas di pindai atau scan ke dalam format pdf, oleh PTK (Pendidik dan Tenaga Kependidikan) mengajukan penerbitan NUPTK ke Satuan Pendidikan dengan melengkapi persyaratan dalam bentuk file elektronik (hasil scan) tersebut.

laman verval PTK (menu status pengajuan NUPTK)

Satuan Pendidikan melalui operator sekolah atau petugas yang ditunjuk mengajukan penerbitan NUPTK melalui aplikasi verval PTK dengan melengkapi semua persyaratan yang masih berlaku sesuai dengan apa yang telah ditentukan.

Penjelasan Persyaratan Penerbitan NUPTK

Bagi guru PNS atau CPNS di sekolah negeri dan swasta
  1. SK Pengangkatan PNS/CPNS dan atau SK Penugasan dari Dinas Pendidikan. Apabila pada SK Pengangkatan dijelaskan tentang nama guru yang bersangkutan beserta satuan pendidikan dimana guru tersebut ditugaskan maka cukup melampirkan SK Pengangkatan saja. Jika tidak, maka harus melampirkan juga SK Penugasan dari Kepala Dinas Pendidikan terkait penempatan/penugasan guru tersebut.
  2. KTP
  3. Ijazah SD atau sederajat
  4. Ijazah SMP atau sederajat
  5. Ijazah SMA/ SMK atau sederajat
  6. Ijazah S1 atau D4.
Bagi guru non PNS di sekolah negeri
  1. SK Pengangkatan bisa berupa; SK Penugasan, Surat Perjanjian Kontrak Kerja, Surat Keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan/ Bupati/ Gubernur/BKD, Surat Perintah Melaksanakan Tugas, SK Pembayaran Honorarium. SK yang dilampirkan haruslah yang terbaru atau terakhir. Apabila SK Pengangkatan berbentuk kolektif pada bagian daftar nama guru yang bersangkutan harus dilegalisir oleh Dinas Pendidikan dan diberi tanda pada nama guru yang bersangkutan (nomor dilingkari)
  2. KTP
  3. Ijazah SD atau sederajat
  4. Ijazah SMP atau sederajat
  5. Ijazah SMA/SMK atau sederajat, (6.) Ijazah S1 atau D4.
Bagi guru non PNS (diangkat oleh pemerintah) di sekolah swasta
  1. Kontrak Kerja, Surat Keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan/ Bupati/Gubernur/BKD, Surat Perintah Melaksanakan Tugas, SK Pembayaran Honorarium. SK yang dilampirkan haruslah yang terbaru atau terakhir. Apabila SK Pengangkatan berbentuk kolektif pada bagian daftar nama PTK yang bersangkutan harus dilegalisir oleh Dinas Pendidikan dan diberi tanda pada nama PTK yang bersangkutan (nomor dilingkari)
  2. SK Penugasan dari Kepala Sekolah/Kepala Yayasan dalam penetapan jadwal mengajar atau pembagian tugas mengajar paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus menerus (5 semester di yayasan yang sama walaupun beda jenjang)
  3. KTP
  4. Ijazah SD atau sederajat
  5. Ijazah SMP atau sederajat
  6. IjazahSMA/SMK atau sederajat
  7. Ijazah S1 atau D4.
Bagi guru non PNS (diangkat oleh yayasan) di sekolah swasta
  1. SK Pengangkatan dari Ketua Yayasan yang masih berlaku
  2. SK Penugasan dari Kepala Sekolah/Yayasan dalam penetapan jadwal mengajar atau pembagian tugas mengajar paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus menerus (5 semester di yayasan yang sama walaupun beda jenjang).
  3. KTP
  4. Ijazah SD atau sederajat
  5. Ijazah SMP atau sederajat
  6. IjazahSMA/SMK atau sederajat
  7. Ijazah S1 atau D4.
Jenis-jenis guru Non PNS yang dimaksud adalah guru honor, guru kontrak, guru bantu daerah, Guru Tetap Yayasan (GTY), Guru Tidak Tetap (GTT), Guru Wiyata Bakti.
Bagi Kepala Sekolah di sekolah negeri
  1. SK Pengangkatan sebagai Kepala Sekolah yang terbaru dari Dinas Pendidikan
  2. KTP
  3. Ijazah SD atau sederajat
  4. Ijazah SMP atau sederajat
  5. Ijazah SMA/SMK atau sederajat
  6. Ijazah S1 atau D4.
Bagi Kepala Sekolah di sekolah swasta
  1. SK Pengangkatan sebagai Kepala Sekolah yang terbaru dari Yayasan
  2. KTP
  3. Ijazah SD atau sederajat
  4. Ijazah SMP atau sederajat
  5. Ijazah SMA/SMK atau sederajat
  6. Ijazah S1 atau D4.
Untuk Tenaga Kependidikan (tenaga administrasi, pustakawan, dll)

Pengajuan penerbitan NUPTK persyaratannya sama dengan guru/ pendidik tetapi untuk kualifikasi pendidikan mengacu pada Permendiknas Nomor 24 tahun 2008 tentang Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah dan Permendikbud Nomor 32 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

Ketentuan file scan dokumen dan pengesahan SK pengangkatan

Semua yang dilampirkan berupa hasil scan dokumen asli. Untuk KTP harus scan dokumen asli berwarna. Apabila hilang atau belum mendapatkan, dapat melampirkan Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Jika fotokopi harus dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil/Kecamatan.

Untuk Ijazah dilampirkan scan dokumen asli berwarna atau dokumen fotokopi yang dilegalisir cap basah oleh lembaga yang mengeluarkan ijazah atau Dinas Pendidikan tempat domisili. Jika ijazah hilang maka dokumen yang dilampirkan adalah surat keterangan pengganti ijazah yang ditandatangani oleh kepala sekolah yang bersangkutan serta diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan setempat. (Surat tersebut dibuat bedasarkan dari surat laporan kehilangan dari kepolisian yang tertuang di dalam redaksi).

Yang berhak melakukan pengesahan SK Pengangkatan adalah pejabat yang berwenang (Gubernur, Bupati, Wali kota, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala BKD atau pelaksana tugas (Plt).

Penerbitan NUPTK dilaksanakan oleh PDSPK melalui aplikasi verval PTK setelah diajukan oleh satuan pendidikan. Pengajuan NUPTK dapat dikabulkan apabila semua persyaratan terpenuhi dan masih berlaku.

Proses pengajuan NUPTK dimulai dari satuan pendidikan mengajukan melalui aplikasi verval PTK dengan melampirkan dokumen yang dibutuhkan setelah itu diverifikasi legalitasnya oleh Dinas Pendidikan, kemudian LPMP/BPKLN memastikan kembali dokumen yang dilampirkan sudah sesuai dengan yang dibutuhkan. Selanjutnya PDSPK memastikan kembali semua dokumen yang dilampirkan sudah sesuai dan masih berlaku, serta memastikan kembali PTK tersebut masih berada di satuan pendidikan maka pengajuan NUPTK tersebut akan diterbitkan.
Baca >>

Pembelajaran Langsung dan Tidak Langsung

Foto : prodigygame.com

Kurikulum 2013 mengembangkan dua modus proses pembelajaran yaitu proses pembelajaran langsung dan proses pembelajaran tidak langsung. 

Pembelajaran tidak langsung adalah proses pendidikan yang terjadi selama proses pembelajaran langsung tetapi tidak dirancang dalam kegiatan khusus. Pembelajaran tidak langsung berkenaan dengan pengembangan nilai dan sikap. Berbeda dengan pengetahuan tentang nilai dan sikap yang dilakukan dalam proses pembelajaran langsung oleh mata pelajaran tertentu, pengembangan sikap sebagai proses pengembangan moral dan perilaku dilakukan oleh seluruh mata pelajaran dan dalam setiap kegiatan yang terjadi di kelas, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran Kurikulum 2013, semua kegiatan yang terjadi selama belajar di sekolah dan di luar dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler terjadi proses pembelajaran untuk mengembangkan moral dan perilaku yang terkait dengan sikap.

Proses pembelajaran langsung adalah proses pendidikan di mana peserta didik mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir dan keterampilan psikomotorik melalui interaksi langsung dengan sumber belajar yang dirancang dalam silabus dan RPP berupa kegiatan-kegiatan pembelajaran. Dalam pembelajaran langsung tersebut peserta didik melakukan kegiatan belajar mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menganalisis, dan mengkomunikasikan apa yang sudah ditemukannya dalam kegiatan analisis. Proses pembelajaran langsung menghasilkan pengetahuan dan keterampilan langsung atau yang disebut dengan instructional effect.

Baik pembelajaran langsung maupun pembelajaran tidak langsung terjadi secara terintegrasi dan tidak terpisah. Pembelajaran langsung berkenaan dengan pembelajaran yang menyangkut KD yang dikembangkan dari KI-3 dan KI-4. Keduanya, dikembangkan secara bersamaan dalam suatu proses pembelajaran dan menjadi wahana untuk mengembangkan KD pada KI-1 dan KI-2. Pembelajaran tidak langsung berkenaan dengan pembelajaran yang menyangkut KD yang dikembangkan dari KI-1 dan KI-2.

Proses pembelajaran terdiri atas lima pengalaman belajar pokok yaitu: 
  • Mengamati
  • Menanya
  • Mengumpulkan informasi
  • Mengasosiasi
  • Mengkomunikasikan. 

Mengamati 

Proses pembelajaran dengan mengamati dapat dilakukan dengan kegiatan belajar membaca, mendengar, menyimak, melihat (tanpa atau dengan alat), dari kegiatan belajar ini kompetensi yang dikembangkan adalah melatih kesungguhan, ketelitian, mencari informasi.

Menanya

Kegiatan belajar dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik). Kompetensi yang dapat dikembangkan pada proses pembelajaran ini adalah Mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat.

Mengumpulkan informasi/ eksperimen 

Kegiatan belajar yang bisa dilakukan misalnya :
- Melakukan eksperimen 
- Membaca sumber lain selain buku teks 
- Mengamati objek/ kejadian/ 
- Aktivitas 
- Wawancara dengan nara sumber 

Kompetensi yang dikembangkan dari kegiatan belajar tersebut adalah mengembangkan sikap teliti, jujur,sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat.

Mengasosiasikan/ mengolah informasi

Kegiatan belajar dapat dilakukan dengan :
  • Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan baik terbatas dari hasil kegiatan mengumpulkan/eksperimen mau pun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi. 
  • Pengolahan informasi yang dikumpulkan dari yang bersifat menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan
Kompetensi yang dikembangkan dari kegiatan belajar ini adalah mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam menyimpulkan.

Mengkomunikasikan 

Proses pembelajaran mengkomunikasikan dapat dilakukan dengan kegiatan belajar menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya.
Baca >>

30 June 2019

Lampiran dan SK Pembagian Tugas Mengajar Guru SD/SMP Tahun Pelajaran 2019/2020


Tahun pelajaran 2018/2019 telah berakhir. Jelang memasuki tahun pelajaran baru 2019/2020 beberapa dokumen surat menyurat satuan pendidikan juga mengalami pembaruan, khususnya surat keputusan atau SK pembagian tugas mengajar bagi guru maupun tugas pegawai.

Pembaruan dukumen, khususnya SK Pembagian Tugas Mengajar Guru dilakukan karena biasanya masa berlaku SK yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah tersebut hanya berlaku untuk I (satu) semester ataupun 1 (satu) tahun pelajaran, maka oleh sebab itu sekolah perlu menerbitkan SK Pembagian Tugas Mengajar yang baru sesuai kebutuhan tahun pelajaran baru. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menerbitkan SK KBM (kegiatan belajar mengajar) pada satuan pendidikan adalah alokasi jam mengajar sesuai dengan peraturan perundangan, memprioritaskan jam tugas mengajar Guru yang berstatus pegawai negeri sipil dan yang bersertifkat pendidik.

SK pembagian tugas mengajar guru nantinya diperlukan untuk beberapa hal persyaratan administrasi, misalnya untuk isian data pada menu pembagian jam mengajar Guru di aplikasi Dapodikdasmen atau Dapo PAUDNI, pemberkasan aneka tunjangan Guru, pemberkasan administrasi kepegawaian dan sebagainya.

Pertengahan Juli nanti, proses belajar mengajar tahun pelajaran 2019/2020 akan mulai dilaksanakan serentak, bagi satuan pendidikan yang belum atau sedang menyusun SK pembagian tugas guru, berikut ini kami bagikan contoh sekaligus file word yang bisa diunduh dan revisi sesuai kebutuhan satuan pendidikan.

KOP SURAT SEKOLAH
===========================================

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH SD/SMP/SMA.............................
Nomor : .........................................................

TENTANG

PEMBAGIAN TUGAS MENGAJAR DAN TUGAS TAMBAHAN GURU
SD/SMP/SMA………………………………
SEMESTER I (SATU) TAHUN PELAJARAN 2019/2020
Menimbang                :     a.       bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar tahun pelajaran 2019/2020, perlu ditetapkan pembagian tugas mengajar dan tugas tambahan bagi Guru pada SD/SMP/SMA ….
                                      b.     bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas,  perlu diatur dalam surat keputusan Kepala Sekolah.

Mengingat                   :     1.     Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan  Nasional;
                                            2.      Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
                                            3.      Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
                                            4.      Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
                                       5.      Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
                                         6.      Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
                                  7.      Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
                                8.      Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013;
                                         9.      Peraturan Menteri Pendidikan dan Kabudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
                                            10.    Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah;
                                            11.    Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah;
                             12.    Keputusan Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 375/KEP/D/KR/2016, tanggal 14 Juli 2016 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum 2013 Secara Mandiri;
                                                     13.    Keputusan Kepala Dinas ......Nomor : ………………tanggal ........ tentang kalender pendidikan Provinsi .... tahun pelajaran 2019/2020.
 Memperhatikan              :   Hasil keputusan rapat Kepala Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah SD/SMP/SMA......... tanggal .............. perihal Pembagian Tugas Mengajar dan Tugas Tambahan Guru Tahun Pelajaran 2019/2020.


MEMUTUSKAN

MENETAPKAN                      :    
PERTAMA                :     Pembagian Tugas Mengajar dan Tugas Tambahan Guru SD/SMP/SMA………………. Semester I (satu) tahun pelajaran 2019/2020 yang tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA                   :      Guru sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA keputusan ini wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab  serta  melaporkan kepada Kepala Sekolah secara lengkap dan berkala.

KETIGA                    :     Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) .SD/SMP/SMA..... dan anggaran yang relevan.

KEEMPAT       :      Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal .............., dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan dikemudian hari apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan  keputusan ini.
https://blogsuratpedia.blogspot.com

                                                                                                  DITETAPKAN DI    : ......................................
                                                                                                  PADA TANGGAL   : ......................................
Kepala Sekolah,





                                                                                                                                     ………………
NIP. ...............................................


Silahkan unduh file word SK Pembagian Tugas Mengajar Guru Tahun Pelajaran 2019/2020 di SINI
Untuk lampiran SK silahkan unduh di SINI
Isi dan format SK serta lampiran bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Semoga bermanfaat.
Baca >>

29 June 2019

Linieritas Kode dan Nama Bidang Studi Sertifikasi Guru



Linieritas bagi guru bersertifikat pendidik merupakan kesesuaian antara sertifikat pendidik dengan mata pelajaran yang diampu oleh guru.

Dengan pertimbangan bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik belum memadai dan belum dapat menampung kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah. Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2016 tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik.

Pasal 1 Permendikbud Nomor 16 Tahun 2019 berbunyi "Mengubah Lampiran dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini".

Lampiran I berisi tentang Kesesuaian Bidang/Mata Pelajaran Yang Diampu Dengan Sertifikat Pendidik Jenjang Taman Kanak-Kanak.

Unduh Lampiran I di SINI

Lampiran II berisi tentang :
  • Kesesuaian bidang/mata pelajaran yang diampu dengan sertifikat pendidik jenjang Sekolah Dasar 
  • Kualifikasi akademik sarjana/diploma IV (S-1/D-IV) tertentu yang dapat mengajar sebagai guru kelas SD
  • Konversi kode sertifikat pendidik pada bidang studi/mata pelajaran lainnya 
  • Mekanisme pengajuan konversi 
Unduh Lampiran II di SINI

Lampiran III berisi tentang :
  • Kesesuaian mata pelajaran yang diampu dengan sertifikat pendidik jenjang Sekolah Menengah Pertama 
  • Kualifikasi akademik sarjana/diploma IV (S-1/D-IV) tertentu dapat mengajar sebagai guru mata pelajaran 
  • Konversi kode sertifikat pendidik pada bidang studi/mata pelajaran lainnya dan bidang studi TIK khusus lainnya 
  • Mekanisme pengajuan konversi
Unduh Lampiran III di SINI

Lampiran IV berisi tentang :
  • Kesesuaian mata pelajaran yang diampu dengan sertifikat pendidik jenjang Sekolah Menengah Atas 
  • Kualifikasi akademik sarjana/diploma IV (S-1/D-IV)  tertentu dapat mengajar sebagai guru mata pelajaran
  • Konversi kode sertifikat pendidik pada bidang studi/mata pelajaran lainnya dan bidang studi TIK khusus lainnya 
  • Konversi kode sertifikat pendidik pada bidang studi bahasa asing lainnya 
  • Mekanisme pengajuan konversi
Unduh Lampiran IV di SINI

Lampiran V berisi tentang :
  • Kesesuaian mata pelajaran kelompok A (nasional) dan mata pelajaran kelompok B (perwilayah) yang diampu dengan sertifikat pendidik jenjang Sekolah Menengah Kejuruan 
  • Kualifikasi akademik sarjana/diploma IV (S-1/D-IV) tertentu dapat mengajar sebagai guru mata pelajaran 
  • Konversi kode sertifikat pendidik pada bidang studi/mata pelajaran lainnya dan konversi kode sertifikat pendidik pada bidang studi TIK khusus lainnya 
  • Konversi kode sertifikat pendidik pada bidang studi bahasa asing lainnya 
  • Mekanisme pengajuan konversi 
Unduh Lampiran V di SINI

Permendikbud Nomor 16 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan memiliki daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2019.
Baca >>

14 June 2019

Petunjuk Penulisan Ijazah SD, SMP, SMA/SMK Tahun Pelajaran 2018/2019

Juknis penulisan ijazah tahun 2019

Petunjuk teknis (Juknis) penulisan ijazah jenjang SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, SMK, SILN dan SPK tertuang dalam Perdirjen Dikdasmen Keme terian Pendidikan dan Kabudayaan nomor 0038/D/HK/2019.

Lampiran I juknis penulisan ijazah jenjang pendidikan dasar dan menengah tahun pelajaran 2018/2019 berisi tentang :
  • Spesifikasi bingkai dan kertas
  • Latar belakang blangko ijazah
  • Konten blanko ijazah
  • Lintasan cetak
  • Perforasi dan aplikasi hologram
  • Nomor dan kode ijazah
Pada Lampiran II Perdirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0038/D/HK/2019 memuat tentang tata cara dan mekanisme pengisian blanko ijazah  yang terdiri dari ;
  • Petunjuk umum pengisian blanko ijazah
  • Petunjuk khusus pengisian halaman depan
  • Petunjuk khusus pengisian halaman belakang
Lampiran III berisi petunjuk tentang isi ijazah  ;
  • SD, SILN jenjang SD, SPK jenjang SD dan SLB
  • SMP, SILN jenjang SMP, SPK jenjang SMP dan SMPLB
  • SMA, SILN jenjang SMA, SPK jenjang SMA, SMK dan SMALB
Selengkapnya silahkan download petunjuk teknis penulisan ijazah jenjang Dikdasmen pada tautan di bawah ini


Demikian info tentang petunjuk penulisan ijazah tahun pelajaran 2018/2019, semoga bisa membantu dan bermanfaat.
Baca >>