TendikPedia

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri.
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 resmi ditanda tangani Presiden pada tanggal 13 Maret 2019. Perubahan gaji para PNS pada PP ini dengan ketentuan mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2019.
Daftar Terbaru Gaji PNS
Daftar terbaru gaji PNS terlampir pada PP Nomor 15 tahun 2019. Untuk gaji terendah yaitu bagi PNS golongan 1/a dengan masa kerja 0 tahun Rp. 1.560.800 dan gaji tertinggi diperoleh PNS dengan golongan IV/e masa kerja 32 tahun sebesar Rp. 5.901.200. Kenaikan gaji PNS ditahun 2019 ini sekitar 5 % (lima persen)
Kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) terakhir pada tahun 2015 dengan PP Nomor 30 tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri.
Unduh file pdf Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 diSINI
Peruba…

Pengelolaan NUPTK dilakukan melalui sistem aplikasi dalam jaringan, meliputi penerbitan, penonaktifan dan reaktivasi NUPTK.
Pasal 5 ayat 1 Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan, disebutkan bahwa Penerbitan NUPTK dilakukan oleh PDSPK dengan tahapan:
a. Penetapan calon penerima NUPTK b. Penetapan penerima NUPTK.
Penetapan calon penerima NUPTK dilakukan apabila  Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) sudah terdata dalam pangkalan data dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id atau dapo.paud-dikmas.kemdikbud.go.id, belum memiliki NUPTK dan telah bertugas pada Satuan Pendidikan yang memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional.
Setelah GTK masuk dalam daftar nama calon penerima NUPTK, calon penerima NUPTK dapat mengajukan permohonan penerbitan NUPTK melalui sistem aplikasi vervalptk.data.kemdikbud.go.id dengan mengupload scan  : Kartu Tanda Penduduk (KTP)Ijazah dari pendidikan dasar s…

Aparatur Sipil Negara atau ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian keda yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Sesuai dengan bunyi pasal 6 Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menerangkan bahwa ASN terdiri dari PNS dan PPPK.
PNS merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.
PPPK merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ini.
Februari tahun 2019, Pemerintah membuka kesempatan kepada putra-putri Indonesia eks tenaga honor kategori II atau THK-II untuk mendaftarkan diri menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap pertama. Pendaftaran…

Sasaran BOS Reguler yaitu Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat penyelenggara pendidikan yang telah terdata dalam Dapodik. Bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat telah memiliki izin operasional.
Penyaluran dana BOS Reguler dilakukan tiap triwulan. Bagi wilayah dengan geografis yang sulit dijangkau penyaluran dana BOS Reguler dilakukan tiap semester.
Pengembangan Perpustakaan Penyediaan buku teks utama Sekolah wajib menyediakan buku teks utama bagi peserta didik sesuai dengan kurikulum yang digunakan.Buku teks utama bagi peserta didik dibeli untuk memenuhi rasio 1 (satu) buku untuk tiap peserta didik pada tiap mata pelajaran atau tema.Buku teks utama bagi guru dibeli untuk memenuhi kebutuhan buku mata pelajaran atau tema sesuai kelas yang diajarkan.Buku teks utama bagi kepala Sekolah dibeli untuk memenuhi kebutuhan buku semua mata pelajaran atau tema.Harga buku teks utama mengacu kepada HET yang telah ditetapkan oleh Kementerian.Buku teks utama ya…

Penggunaan BOS Reguler di Sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim BOS Reguler kepala Sekolah, guru, dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan di atas harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. 
Kesepakatan penggunaan BOS Reguler harus didasarkan skala prioritas kebutuhan Sekolah, khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan SNP.
Pada bulan kedua tahun 2019, Kemdikbud telah menerbitkan petunjuk teknis penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS reguler yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019.
Petunjuk teknis BOS Reguler merupakan pedoman bagi pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota dan Sekolah dalam penggunaan dan pertanggungjawaban BOS Reguler. Terkait dengan ketentuan tentang pembelian buku teks pelajaran disekolah, juga diatur dalam Lampiran I Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 
Sekolah wajib menggunakan sebagian dana BOS Reguler untuk membeli buku teks utama untuk…

Panitia pelaksana pengadaan barang dan jasa disekolah memiliki tugas dan kewenangan sesuai dengan jabatan yang diemban.
Berikut ini kewenangan dan tanggung jawab pelaksana pengadaan Barang/Jasa disekolah sebagaimana dihimpun dari Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019.
Kepala Sekolah
Kewenangan dan Tanggung Jawab Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa, Kepala Sekolah memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam : Menetapkan tim pembantu PBJ SekolahMenetapkan spesifikasi teknisMembuat harga perkiraan untuk PBJ SekolahMelakukan negosiasi teknis dan/atau harga kepada Pelaku UsahaMemilih dan menetapkan PenyediaMengadakan kontrak/perjanjian dengan PenyediaMelaksanakan pembelian langsung; danMenyetujui atau menolak permohonan pengalihan kewenangan dan tanggung jawab oleh Bendahara BOS Reguler kepada tenaga administrasi Sekolah dan/atau guru.Bendahara BOS

Bendahara BOS Reguler memiliki kewenangan dan tanggung jawab sebagai berikut: Melaksanakan pembelian langsungMelaksanakan serah terima hasil pengadaan dan…