23 November 2019

Download Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren


Secara historis, keberadaan Pesantren menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat, terlebih lagi karena Pesantren bersumber dari aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat sesungguhnya akan jenis layanan pendidikan dan layanan lainnya.

Untuk menjamin penyelenggaraan Pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, diperlukan pengaturan untuk memberikan rekognisi, alirmasi, dan fasilitasi kepada Pesantren berdasarkan tradisi dan kekhasannya. Sementara itu, pengaturan mengenai Pesantren belum mengakomodasi perkembangan, aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat, serta belum menempatkan pengaturan hukumnya dalam kerangka peraturan perundang undangan yang terintegrasi dan komprehensif.

Sebagai bagian strategis dari kekayaan tradisi dan budaya bangsa Indonesia yang perlu dijaga kekhasannya, Pesantren perlu diberi kesempatan untuk berkembang dan ditingkatkan mutunya oleh semua komponen bangsa, termasuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Oleh karena itu, diperlukan undang-undang yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum yang kuat dan menyeluruh dalam penyelenggaraan Pesantren yang dapat memberikan rekognisi terhadap kekhasannya, sekaligus sebagai landasan hukum untuk memberikan afirmasi dan fasilitasi bagi pengembangannya.

DPR bersama dengan Pemerintah telah merumuskan dan mensahkan undang-undang tentang Pesantren yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor  18 Tahun 2019 tentang Pesantren. UU Pesantren dibentuk dengan beberapa pertimbangan, diantaranya untuk menjamin penyelenggaraan pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, diperlukan pengaturan untuk memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi berdasarkan tradisi dan kekhasannya. Disamping itu, semangat melahirkan undang-undang Pesantren dengan pertimbangan bahwa pengaturan mengenai pesantren belum optimal mengakomodasi perkembangan, aspirasi, dan kebutuhan hukum masyarakat serta belum menempatkan pengaturan hukumnya dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang terintegrasi dan komprehensif.

Download  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 di SINI

Pasal  1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 disebutkan Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang tentang Pesantren juga mengatur kerja sama dan partisipasi masyarakat. Kerja sama dapat dilakukan oleh Pesantren dengan lembaga lainnya yang bersifat nasional dan/atau internasional. Kerja sama tersebut antara lain dilakukan dalam bentuk pertukaran peserta didik, perlombaan, sistem pendidikan, kurikulum, bantuan pendanaan, pelatihan dan peningkatan kapasitas, serta bentuk kerja sama lainnya, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dalam pengembangan Pesantren, masyarakat dapat berpartisipasi secara perseorangan, kelompok, badan, dan/atau melalui organisasi kemasyarakatan. Adapun partisipasi masyarakat dapat berupa memberi bantuan program dan pembiayaan, memberi masukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mendukung kegiatan, mendorong pengembangan mutu dan standar, mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral, serta memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren.

Undang-Undang tentang Pesantren merupakan kesepakatan bersama dengan melibatkan pihak yang mewakili komunitas Pesantren, yang masing-masing telah memvalidasi rumusan norma hukum secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan Pesantren.

Pada saat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan Pesantren dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019.
Baca >>

22 November 2019

Kewajiban Tim Dalam Melaksanakan Pembelian Barang dan Jasa (PBJ) di Sekolah


Petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 3 tahun 2019 belum mengatur tentang proses pengadaan barang/jasa secara daring melalui sistem informasi pengadaan barang/jasa di sekolah, sehingga Kemdikbud melakukan penyempurnaan atau revisi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

Penyempurnaan/ revisi kedua juknis BOS reguler tahun 2019 diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

Dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 tahun 2019 tertuang mekanisme pengadaan barang/ jasa di sekolah. Terkait dengan pelaksanaan pembelian barang/jasa (PBJ) di sekolah, BAB II huruf A lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 tahun 2019 menyebutkan, dalam melaksanakan PBJ Sekolah, pelaksana PBJ Sekolah wajib : 
  1. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan PBJ Sekolah
  2. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan PBJ Sekolah
  3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat
  4. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kontrak/perjanjian
  5. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam PBJ Sekolah
  6. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara
  7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi
  8. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan/atau bentuk lainnya dari atau kepada pihak manapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan PBJ Sekolah.
Selain delapan poin diatas, juknis BOS reguler revisi kedua yang mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 10 Oktober 2019 tersebut juga menyebutkan kewenangan dan tanggungjawab pelaksana PBJ di sekolah.

Kewenangan dan Tanggung Jawab PBJ di Sekolah

Kepala Sekolah
Kepala Sekolah memiliki kewenangan dan tanggung jawab sebagai berikut :
  • Menetapkan tim pembantu PBJ Sekolah
  • Menetapkan spesifikasi teknis
  • Membuat harga perkiraan untuk PBJ Sekolah
  • Melakukan negosiasi teknis dan/atau harga kepada Pelaku Usaha
  • Memilih dan menetapkan Penyedia
  • Mengadakan kontrak/perjanjian dengan Penyedia;
  • Melaksanakan pembelian langsung; dan
  • Menyetujui atau menolak permohonan pengalihan kewenangan dan tanggung jawab oleh Bendahara BOS Reguler kepada tenaga administrasi Sekolah dan/atau guru. 
Bendahara BOS Reguler
Bendahara BOS Reguler memiliki kewenangan dan tanggung jawab sebagai berikut:
  • Melaksanakan pembelian langsung
  • Melaksanakan serah terima hasil pengadaan dan/atau membuat/menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) hasil pekerjaan
  • Melakukan pembayaran kepada Penyedia
  • Mengalihkan dengan persetujuan kepala Sekolah, baik seluruh maupun sebagian kewenangan dan tanggung jawab kepada tenaga administrasi Sekolah dan/atau guru. 
Tenaga administrasi Sekolah
Tenaga administrasi Sekolah bertanggung jawab untuk menerima baik seluruh maupun sebagian kewenangan dan tanggung jawab dari Bendahara BOS Reguler. 

Guru
Guru bertanggung jawab untuk menerima baik seluruh maupun sebagian kewenangan dan tanggung jawab dari Bendahara BOS Reguler.

Penyedia
Penyedia memiliki kewenangan dan tanggung jawab sebagai berikut:
  • Mengajukan penawaran PBJ Sekolah
  • Melakukan pendaftaran sebagai Penyedia
  • Menyetujui atau menolak pembelian dan/atau negosiasi
  • Memonitor status perkembangan kemajuan pelaksanaan PBJ Sekolah
  • Menyerahkan hasil PBJ Sekolah. 
PBJ Sekolah dilaksanakan berdasarkan prinsip efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

Pada saat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 tahun 2019 mulai berlaku, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 250/M/2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Sekolah yang Bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Baca >>

21 November 2019

Mekanisme Kenaikan Pangkat dan Penetapan Pangkat Guru

pangkat, golongan guru


Mekanisme Usulan Kenaikan Pangkat

Usulan kenaikan pangkat guru mulai Penata Muda golongan ruang III/a sampai ke Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b diatur sebagai berikut.
  1. Pengusulan kenaikan pangkat Guru Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan ke Guru Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d di lingkungan kabupaten/kota dilakukan oleh kepala dinas yang membidangi pendidikan di kabupaten/kota melalui BKD ditujukan kepada kepala kantor regional BKN untuk mendapatkan pertimbangan teknis.
  2. Pengusulan kenaikan pangkat Guru Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d sampai ke Guru Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b di lingkungan kabupaten/kota dilakukan oleh kepala dinas yang membidangi pendidikan kabupaten/kota melalui BKD ditujukan kepada gubernur selanjutnya gubernur mengusulkan ke kepala kantor regional BKN untuk mendapatkan pertimbangan teknis.
  3. Pengusulan kenaikan pangkat Guru Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai ke Guru Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b di lingkungan provinsi dilakukan oleh kepala dinas yang membidangi pendidikan di provinsi melalui BKD ditujukan kepada gubernur selanjutnya gubernur mengusulkan ke kepala kantor regional BKN untuk mendapatkan pertimbangan teknis.
  4. Pengusulan kenaikan pangkat Guru Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai ke Guru Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Agama diusulkan oleh kepala kantor wilayah kementerian agama kepada Kepala BKN. 
  5. Pengusulan kenaikan pangkat Guru Madya pangkat pembina golongan ruang IV/a ke Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b di lingkungan Kementerian Agama diusulkan oleh Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama kepada Kepala BKN.
  6. Pengusulan kenaikan pangkat Guru Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a ke Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan Guru Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b di lingkungan instansi di luar Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama oleh instansi lain atau pejabat lain yang ditunjuk.
Usulan kenaikan pangkat guru mulai dari Guru Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan ke Guru Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e diatur sebagai berikut.
  1. Pengusulan diajukan oleh Menteri Pendidikan Nasional kepada Presiden bagi guru di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional.
  2. Pengusulan diajukan oleh Menteri Agama kepada Presiden bagi guru di lingkungan Kementerian Agama.
  3. Pengusulan dilakukan oleh pimpinan Instansi yang bersangkutan kepada Presiden bagi guru di luar Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama.
Usulan kenaikan pangkat guru yang diperbantukan pada sekolah Indonesia di luar negeri mulai Guru Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan ke Guru Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/b dilakukan oleh Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat yang ditunjuk kepada Kepala BKN Pusat.

Baca jugaPangkat dan Golongan Sesuai Ijazah Saat Pengangkatan CPNS

Usulan kenaikan pangkat guru yang diperbantukan pada sekolah Indonesia di luar negeri mulai Guru Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan ke Guru Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e dilakukan oleh Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Presiden kepada Presiden dengan tembusan kepada Kepala BKN Pusat. 

Penetapan Keputusan Kenaikan Pangkat dilaksanakan sebagai berikut.

Penata Muda golongan ruang III/a ke Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan Pembina golongan ruang IV/a ke Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b bagi guru yang diperbantukan pada sekolah Indonesia di Luar Negeri.
  1. Kepala BKN akan memberikan pertimbangan teknis kenaikan pangkat setelah menerima penetapan angka kredit serta kelengkapan berkas guru yang bersangkutan memenuhi syarat.
  2. Tanggal mulai berlakunya kenaikan pangkat adalah tanggal terdekat dengan periode kenaikan pangkat setelah diterimanya berkas usulan oleh BKN.
  3. Kepala BKN mengirimkan pertimbangan teknis kenaikan pangkat kepada Menteri Pendidikan Nasional sebagai pejabat pembina kepegawaian.
  4. Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan keputusan kenaikan pangkat guru yang bersangkutan.
Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c sampai dengan Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d ke Pembina Utama golongan ruang IV/e. Penetapan Keputusan Kenaikan Pangkat dilaksanakan sebagai berikut.
  1. Kepala BKN akan memberikan pertimbangan teknis kenaikan pangkat setelah menerima penetapan angka kredit serta kelengkapan berkas guru yang bersangkutan memenuhi syarat.
  2. Tanggal mulai berlakunya kenaikan pangkat adalah tanggal terdekat dengan periode kenaikan pangkat setelah diterimanya PAK oleh BKN.
  3. Kepala BKN mengirimkan pertimbangan teknis kenaikan pangkat kepada Presiden sebagai pejabat pembina kepegawaian nasional.
  4. Presiden menetapkan keputusan kenaikan pangkat berdasarkan
Bagi guru yang karena kekhususannya sampai saat berlakunya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 masih menduduki pangkat di bawah Penata Muda golongan ruang III/a atau pangkat golongan ruang II/d ke bawah dan belum mempunyai jabatan fungsional guru, kenaikan pangkat guru yang bersangkutan tetap menggunakan kenaikan pangkat berdasarkan Lampiran V Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009. pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Baca jugaSyarat Pengangkatan CPNS Menjadi PNS

Apabila terjadi kekeliruan penetapan angka kredit (PAK) dalam pengusulan kenaikan pangkat dan jabatan guru, maka perbaikan dilakukan oleh pejabat sebagai berikut.
  1. Menteri Pendidikan Nasional untuk Guru Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke atas.
  2. Menteri Agama untuk guru di lingkungan Kementerian Agama bagi guru yang memiliki pangkat Pembina golongan ruang IV/a ke IV/b.
  3. Kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi untuk guru di lingkungan Kementerian Agama dari Guru Muda pangkat golongan ruang III/c dan III/d.
  4. Kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota bagi guru yang memiliki pangkat Penata Muda golongan III/a dan Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b.
  5. Kepala dinas yang membidangi pendidikan di provinsi/kabupaten/kota untuk Guru Pertama pangkat golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya golongan ruang IV/a.
  6. Pimpinan instansi di luar Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama bagi Guru Pertama pangkat golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya golongan ruang IV/a di lingkungannya.
Baca >>

07 November 2019

Download Juknis BOS Reguler dan BOS Afirmasi Hasil Revisi Tahun 2019

juknis bos reguler dan afirmasi tahun 2019


Juknis BOS Reguler Tahun 2019 (revisi September 2019)

Bantuan Operasional Sekolah Reguler disingkat BOS Reguler adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi personalia dan non personalia bagi Sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik.

Dengan pertimbangan untuk mendorong pengadaan barang/jasa yang dananya bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah yang lebih akuntabel, transparan, dan efisien diperlukan proses pengadaan barang/jasa secara daring dengan memanfaatkan sistem pasar daring.


Peraturan Menteri Pendidikan dan KebudayaanNomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler belum mengatur tentang proses pengadaan barang/jasa secara daring melalui sistem informasi pengadaan barang/jasa di sekolah sehingga perlu disempurnakan.

Perubahan Juknis BOS Reguler tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan danKebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang PetunjukTeknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

Pada saat Peraturan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 tahun 2019 berlaku, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 250/M/2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Sekolah yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Unduh Juknis BOS Reguler di SINI

Juknis BOS Afirmasi dan Kinerja

Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi adalah program pemerintah pusat yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di daerah tertinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bantuan Operasional Sekolah Kinerja adalah program Pemerintah Pusat yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan.


Dengan pertimbangan untuk meningkatkan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, perlu memberikan bantuan operasional melalui pengalokasian dana bantuan operasional sekolah afirmasi dan bantuan operasional sekolah kinerja, agar pengalokasian dana bantuan operasional sesuai dengan tujuan dan sasaran, diperlukan peraturan mengenai pelaksanaan bantuan operasional sekolah afirmasi dan bantuan operasional sekolah kinerja, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja.

Juknis BOS Afirmasi dan Kinerja tahun 2019 tertuang dalam  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja.

Unduh Juknis BOS Afirmasi dan Kinerja Tahun 2019 di SINI
Baca >>

25 October 2019

Unduh Foto Resmi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Periode 2019-2022

Foto Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2022


Indonesia baru saja melaksanakan pemilihan umum pada 21 April 2019 lalu, termasuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019 - 2022. Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 21 April 2019 lalu yaitu Ir. H. Joko Widodo sebagai Presiden RI dan K.H. Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden RI.

Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih telah dilantik oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 20 Oktober 2019.

Berkenaan dengan telah dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan surat edaran nomor 11 tahun 2019 tentang Pemasangan Simbol-Simbol Negara di Satuan Pendidikan, unduh Surat Edaran dibawah ini.



Unduh foto resmi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019 - 2022 berikut ini :

Ukuran A2
Ukuran A3
Ketentuan percetakan
  • Kertas Art Carton 260 gram 4 warna offset.
  • Ukuran (A2): tinggi 64,5 cm lebar 48,6 cm.
  • Ukuran (A3): tinggi 42,5 cm lebar 32 cm.
Gambar resmi Presiden dan Wakil Presiden ditempatkan sejajar dan dipasang lebih rendah dari pada Lambang Negara. Ukuran foto resmi Presiden dan Wakil Presiden dengan Lambang Negara agar disesuaikan dengan luas ruangan dan estetika (keindahan). Untuk ruang kelas, ukuran kertas foto resmi Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut:
  • kertas Art Carton26O gram 4 warna offset; dan
  • ukuran (A2) tinggi 64,5 cm lebar 48,6 cm atau ukuran (A3) tinggi 42,5 cm lebar 32 crn, selanjutnya dibingkai atau pigura dengan baik dan rapi; dan
Baca >>

24 October 2019

Cara Daftar atau Registrasi Akun SIMPKB

https://www.tendikpedia.com/2019/10/cara-daftar-atau-registrasi-akun-simpkb.html
Foto ragam fitur SIMPKB

Sistem Informasi Manajemen (SIM) merupakan alat penghasil informasi yang menekankan pada alat untuk membantu dalam pengambilan keputusan, serta digunakan untuk melakukan pengendalian atau kontrol, analisis dan visualisasi, yang terdiri atas kumpulan interaksi dari sub-subsistem informasi. Sistem informasi manajemen yang digunakan dalam pelaksanaan pelatihan Kurikulum 2013 bagi guru menggunakan Sistem Informasi Manajemen Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (SIM-PKB).

Tujuan penggunaan SIM-PKB adalah sebagai alat bantu dalam proses pengolahan, pengendalian, dan pelaporan pelatihan Kurikulum 2013. SIM-PKB dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dan digunakan oleh seluruh komponen terkait dalam kegiatan pelatihan kurikulum 2013.

Untuk bisa menikmati layanan SIMPKB, pastikan terlebih dahulu memiliki akun login menggunakan nomor peserta uji kompetensi guru (UKG) dan password. Bila belum memiliki akun login SIMPKB, maka Bapak/ Ibu harus registrasi akun dengan melakukan tahapan berikut ini.

Mendaftar akun SIMPKB bisa dilakukan sendiri menggunakan perangkat (smarphone, laptop/PC) yang terhubung dengan internet atau dapat juga menghubungi admin Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota setempat untuk mengaktifkan akun SIMPKB.

Pada ulasan cara daftar akun SIMPKB kali ini dilakukan secara mendiri, perhatikan langkah-langkahnya ;


  • Masukan nomor peserta UKG pada kolom Nomor Peserta UKG (bacaCara Melihat Nomor Peserta UKG) dan tanggal/bulan/lahir yang benar serta mencentang kotak Saya Bukan Robot, pastikan data yang diisi sudah benar sebelum mengklik Register

  • Setelah mengklik Register, selanjutnya cetak atau simpan Surat Pemberitahuan Layanan yang berisi informasi akun login SIMPKB terdiri dari Username dan Password. Harap simpan informasi yang terdapat pada Surat Pemberitahuan Layanan karena sifatnya sangat rahasia.
Surat Pemberitahuan Layanana SIMPKB

Setelah proses daftar akun SIMPKB selesai, maka dengan menggunakan Username dan Password Bapak/ Ibu sudah bisa login dan menikmati layanan SIMPKB di SINI

Demikian ulasan singkat tentang cara registrasi akun SIMPKB, semoga bisa bermanfaat dan membantu.

Baca >>

14 September 2019

Nama-Nama Sekolah Penerima BOS Kinerja

penerima bos kinerja

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja merupakan program pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudataan yang dialokasikan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik dalam menyelenggarakan pendidikan.

Pemberian BOS Kinerja bertujuan untuk meningkatkan mutu pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, sebagai bentuk penghargaan atas kinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan.

BOS Kinerja diberikan kepada satuan pendidikan mulai dari jenjang SD, SMP, SMP, SMA, SMK, SDLB/SMPLB/SMALB/SLB dengan syarat-syarat sebagai berikut ;
  1. Menerima BOS Reguler pada tahun berkenaan
  2. Mengisi data pokok pendidikan (Dapodik) 3 semester terakhir
  3. Memiliki jumlah siswa paling sedikit 60 untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), 90 untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), 180 untuk jenjang SMA/SMK.
  4. Diprioritaskan bagi satuan pendidikan yang menyelenggarakan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) dan menerapkan penerimaan siswa berdasarkan zonasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penentuan peringkat terbaik satuan pendidikan di tetapkan oleh Menteri berdasarkan ;
  1. Peningkatan nilai rapor mutu satuan pendidikan selama 2 (dua) tahun terakhir bagi SMP, SMA dan SMK pada setiap kabupaten/kota
  2. Peningkatan nilai ujian nasional dan nilai rapor mutu satuan pendidikan selama 2 tahun terakhir bagi bagi SMP, SMA dan SMK pada setiap kabupaten/kota
  3. Jumlah peserta didik terbanyak bagi SDLB/SMPLB/SMALB/SLB.
Total alokasi dana BOS Kinerja yang diterima satuan pendidikan sebesar Rp. 19.000.000,- ditambah dengan jumlah alokasi perhitungan jumlah siswa sasaran prioritas. Alokasi jumlah sasaran siswa prioritas sebesar Rp. 2.000.000,- dikali dengan jumlah siswa sasaran prioritas pada masing-masing satuan pendidikan.

Misal, sekolah AB memiliki jumlah siswa sasaran prioritas 20 siswa, dengan perhitungan Rp. 2.000.000 x 20 = Rp. 40.000.000. Total alokasi BOS Kinerja yang diberikan kepada sekolah AB adalah Rp. 19.000.000 + Rp. 40.000.000 = Rp. 59.000.000

Berikut ini daftar nama-nama sekolah penerima BOS Kinerja tahun 2019 sesuai dengan lampiran II Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 320/P/2019.


Unduh Lampiran II di SINI

Update (24.10.19)

Dengan pertimbangan bahwa terdapat perbedaan pagu anggaran di daerah pada bantuan operasional sekolah afirmasi yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan belanja negara tahun 2019 dengan pagu anggaran daerah yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun 2019.

Untuk melakukan sinkronisasi pagu anggaran di daerah pada bantuan operasional sekolah afirmasi yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan belanja negara tahun 2019 dengan jumlah satuan pendidikan penerima bantuan operasional sekolah afirmasi, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun 2019.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun 2019 diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 364/P/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun 2019.

Unduh file PDF Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 364/P/2019 di SINI
Baca >>

Daftar Nama Sekolah Penerima BOS Afirmasi


dana bos afirmasi

Dalam meningkatkan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan dasar dan menengah, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan bantuan operasional melalui pengalokasian dana bantuan operasional sekolah afirmasi dan bantuan operasional sekolah kinerja.

BOS AFIRMASI

Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi atau BOS Afirmasi adalah program pemerintah pusat yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di daerah tertinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BOS Afirmasi diberikan kepada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Adapun satuan pendidikan penerima BOS Afirmasi harus memenuhi syarat, antara lain :

a. Menerima BOS Reguler pada tahun berkenaan
b. Mengisi data pokok pendidikan paling sedikit tiga semester terakhir
c. Berada di daerah teritinggal, terdepan dan terluar (3T)
d. Memiliki jaringan internet
e. Memiliki sumber listrik

Alokasi BOS Afirmasi yang diterima satuan pendidikan sebesar 24.000.000 ditambah dengan alokasi jumlah sasaran siswa perioritas, besaran alokasi dana sasaran siswa penerima prioritas adalah Rp. 2.000.000 dikali dengan jumlah siswa sasaran prioritas pada masing-masing satuan pendidikan. Misalkan Sekolah A memiliki jumlah siswa sasaran prioritas sebanyak 15 orang, maka Rp. 2.000.000 x 15 siswa = 30.000.000, maka total BOS Afirmasi yang diberikan kepada sekolah A ialah Rp. 24.000.000 + Rp. 30.000.000 = Rp. 54.000.000. Jumlah sasaran siswa prioritas pada masing-masing satuan pendidikan penerima ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pagu anggaran BOS Afirmasi dan BOS Kinerja tiap Provinsi.

BOS Afirmasi yang diterima oleh masing-masing satuan pendidikan penerima digunakan untuk membiayai penyediaan fasilitas akses rumah belajar dan langganan daya dan jasa. BOS Afirmasi juga tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja yang sudah dibiayai oleh sumber lain.

Daftar nama sekolah penerima BOS Afirmasi tahun anggaran 2019 tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 320/P/2019.

Unduh Lampiran I Keputusan Mendikbud di SINI

Update (24.10.19)

Dengan pertimbangan bahwa terdapat perbedaan pagu anggaran di daerah pada bantuan operasional sekolah afirmasi yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan belanja negara tahun 2019 dengan pagu anggaran daerah yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun 2019.

Untuk melakukan sinkronisasi pagu anggaran di daerah pada bantuan operasional sekolah afirmasi yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan belanja negara tahun 2019 dengan jumlah satuan pendidikan penerima bantuan operasional sekolah afirmasi, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun 2019.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun 2019 diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 364/P/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun 2019.

Unduh file PDF Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 364/P/2019 di SINI
Baca >>

04 September 2019

Persyaratan PPG Dalam Jabatan Tahun 2020


Persiapan pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan tahun 2020 dimulai dari awal September hingga Oktober 2019, calon peserta PPG Dalam Jabatan tahun 2020 harus memenuhi persyaratan akademik dan administrasi.

Adapun informasi mengenai PPG Dalam Jabatan Tahun 2020 tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud nomor : 7326/B.B3/6T/2019 tanggal 29 Agustus 2019.

Persyaratan PPG Dalam Jabatan tahun 2020

Persyaratan Peserta
  1. Guru di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang belum memiliki Sertifikat Pendidik.
  2. Terdaftar pada Data Pokok Pendidikan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
  3. Memiliki NUPTK.
  4. Telah diangkat menjadi guru sampai dengan akhir Tahun 2015
  5. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat yang sesuai dengan program studi pada PPG yang akan diikuti.
  6. Masih aktif mengajar dibuktikan dengan memiliki SK pembagian tugas mengajar dari kepala sekolah 2 (dua) tahun terakhir (tahun ajaran 2017/2018 dan 2018/2019).
  7. Berusia setinggi-tingginya 58 tahun dihitung sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2019.
  8. Sehat jasmani dan rohani.
  9. Bebas narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza).
  10. Berkelakuan baik.

Persyaratan administrasi
  1. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisasi oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah atau kopertis atau dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi.
  2. Fotokopi SK Pengangkatan Pertama dan SK Pengangkatan 2 (dua) tahun terakhir, khusus bagi GTY yaitu SK pengangkatan dari yayasan yang sama. SK tersebut dilegalisasi oleh: (a) Guru PNS dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi, (b) PNS yang ditugaskan sebagai guru oleh Pemerintah Daerah atau yang diberi kewenangan dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi, (c) Guru Tetap Yayasan (GTY) dilegalisasi oleh Ketua Yayasan, (d) Guru bukan PNS di sekolah negeri yang memiliki SK dari pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan minimal 2 tahun berturut-turut, dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi.
  3. Fotokopi SK mengajar (SK Pembagian tugas mengajar) 2 (dua) tahun terakhir. (Tahun ajaran 2017/2018 dan 2018/2019).
  4. Surat ijin dari Kepala Sekolah atau Ketua Yayasan untuk menjadi peserta PPG tahun 2020.
  5. Pakta integritas dari calon peserta bahwa berkas/dokumen yang diserahkan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, seperti pada format di bawah ini.
  6. Surat penyetaraan dari Kemenristek Dikti bagi peserta yang memiliki ijazah S1 dari luar negeri.
  7. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah (diserahkan saat lapor diri di LPTK).
  8. Surat keterangan bebas Napza dari BNN atau yang berwenang (diserahkan saat lapor diri di LPTK).
  9. Surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian (diserahkan saat lapor diri di LPTK).
Jadwal kegiatan verifikasi peserta PPG Dalam Jabatan Tahun 2020
  • Penyerahan berkas dari Guru ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota tanggal 1 - 30 September 2019
  • Verifikasi Dinas tanggal 15 September 2019  -  09 Oktober 2019
  • Dinas mengantarkan berkas ke LPMP tanggal 20 September - 12 Oktober 2019
  • Verifikasi LPMP tanggal 21 September - 18 Oktober 2019
Lampiran - Format Surat Pakta Integritas calon pesertar PPG Dalam Jabatan tahun 2020

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
NIP/NIK :
Tempat/Tanggal Lahir :
NUPTK :
Unit Kerja :
Alamat Unit Kerja :
Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Bukti fisik di dalam berkas/dokumen yang saya lampirkan untuk keperluan PPG Dalam Jabatan ini benar dan absah adanya, dan jika di kemudian hari ternyata bukti fisik saya tidak benar dan tidak absah, saya bersedia menerima sanksi dan dampak hukum sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku, termasuk digugurkan sebagai peserta PPG Dalam Jabatan.

…………………., ………….. 2019
Calon Peserta PPG Dalam Jabatan,


(…………………………................)
NIP/NIK …………………………

Baca >>

20 August 2019

Persyaratan Seleksi Administrasi Calon Kepala Sekolah

Alur Proses Pengusulan Peserta PPCKS

Seleksi administrasi merupakan proses pemeriksaan dan penilaian dokumen terhadap syarat-syarat yang telah dikumpulkan oleh BCKS (Bakal Calon Kepala Sekolah) yang telah diusulkan/didaftarkan sebagai BCKS.

Seleksi administrasi dilakukan melalui penilaian kelengkapan administrasi/dokumen Guru sebagai BCKS, sebagai bukti bahwa BCKS bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Calon Kepala Sekolah dinyatakan lulus seleksi administrasi apabila dokumen persyaratan berikut dinyatakan sah oleh Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, atau penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Adapun dokumen persyaratan seleksi administrasi calon kepala sekolah sesuai dengan Lampiran II Perdirjen GTK Kemdikbud nomor  26017/B.B1.3/HK/2018 adalah sebagai berikut ;
  1. Fotokopi ijazah kualifikasi akademik
  2. Fotokopi sertifikat pendidik
  3. Fotokopi surat keputusan pangkat dan jabatan terakhir bagi Guru yang diangkat oleh pemerintah daerah
  4. Fotokopi surat keputusan pengangkatan atau perjanjian kerja bagi Guru bukan Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat
  5. Surat keterangan pengalaman mengajar yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan
  6. Fotokopi hasil penilaian prestasi kerja pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir
  7. Fotokopi surat keputusan atau surat keterangan terkait pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah
  8. Surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA yang dikeluarkan oleh rumah sakit Pemerintah
  9. Surat keterangan dari Kepala Sekolah tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  10. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian.
Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya dapat menambah persyaratan lainnya sesuai kebijakan daerah, sebagai contoh :
  1. Daftar riwayat hidup
  2. Pas foto terbaru dengan ukuran tertentu
  3. Fotokopi SK CPNS yang telah dilegalisasi sekolah;
  4. Fotokopi SK PNS yang telah dilegalisasi sekolah;
  5. Fotokopi bukti kepemilikan NUPTK;
  6. Rekomendasi Kepala Sekolah bagi PNS Guru pada sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan rekomendasi dari pimpinan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat bagi Guru bukan PNS dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
  7. Fotokopi Sertifikat Kejuaraan Guru Berprestasi (bagi yang memiliki) atau Prestasi Iainnya yang telah dilegalisasi sekolah; dan
  8. Bukti prestasi lainnya yang telah dilegalisasi Kepala Sekolah.
Kepala Sekolah dapat mengusulkan Guru pada satuan pendidikannya untuk menjadi Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS) kepada Kepala Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya, atau dapat diusulkan secara langsung oleh Guru dari sekolah di bawah binaan pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi BCKS kepada Kepala Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota melalui panitia pengusulan BCKS setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Sekolah satuan administrasi pangkal. Sedangkan untuk penyampaian BCKS yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh pimpinan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada Kepala Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
Baca >>