07 November 2019

Download Juknis BOS Reguler dan BOS Afirmasi Hasil Revisi Tahun 2019

juknis bos reguler dan afirmasi tahun 2019


Juknis BOS Reguler Tahun 2019 (revisi September 2019)

Bantuan Operasional Sekolah Reguler disingkat BOS Reguler adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi personalia dan non personalia bagi Sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik.

Dengan pertimbangan untuk mendorong pengadaan barang/jasa yang dananya bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah yang lebih akuntabel, transparan, dan efisien diperlukan proses pengadaan barang/jasa secara daring dengan memanfaatkan sistem pasar daring.


Peraturan Menteri Pendidikan dan KebudayaanNomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler belum mengatur tentang proses pengadaan barang/jasa secara daring melalui sistem informasi pengadaan barang/jasa di sekolah sehingga perlu disempurnakan.

Perubahan Juknis BOS Reguler tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan danKebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang PetunjukTeknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

Pada saat Peraturan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 tahun 2019 berlaku, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 250/M/2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Sekolah yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Unduh Juknis BOS Reguler di SINI

Juknis BOS Afirmasi dan Kinerja

Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi adalah program pemerintah pusat yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di daerah tertinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bantuan Operasional Sekolah Kinerja adalah program Pemerintah Pusat yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan.


Dengan pertimbangan untuk meningkatkan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, perlu memberikan bantuan operasional melalui pengalokasian dana bantuan operasional sekolah afirmasi dan bantuan operasional sekolah kinerja, agar pengalokasian dana bantuan operasional sesuai dengan tujuan dan sasaran, diperlukan peraturan mengenai pelaksanaan bantuan operasional sekolah afirmasi dan bantuan operasional sekolah kinerja, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja.

Juknis BOS Afirmasi dan Kinerja tahun 2019 tertuang dalam  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja.

Unduh Juknis BOS Afirmasi dan Kinerja Tahun 2019 di SINI
Baca >>

25 October 2019

Unduh Foto Resmi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Periode 2019-2022

Foto Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2022


Indonesia baru saja melaksanakan pemilihan umum pada 21 April 2019 lalu, termasuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019 - 2022. Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 21 April 2019 lalu yaitu Ir. H. Joko Widodo sebagai Presiden RI dan K.H. Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden RI.

Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih telah dilantik oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 20 Oktober 2019.

Berkenaan dengan telah dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan surat edaran nomor 11 tahun 2019 tentang Pemasangan Simbol-Simbol Negara di Satuan Pendidikan, unduh Surat Edaran dibawah ini.



Unduh foto resmi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019 - 2022 berikut ini :

Ukuran A2
Ukuran A3
Ketentuan percetakan
  • Kertas Art Carton 260 gram 4 warna offset.
  • Ukuran (A2): tinggi 64,5 cm lebar 48,6 cm.
  • Ukuran (A3): tinggi 42,5 cm lebar 32 cm.
Gambar resmi Presiden dan Wakil Presiden ditempatkan sejajar dan dipasang lebih rendah dari pada Lambang Negara. Ukuran foto resmi Presiden dan Wakil Presiden dengan Lambang Negara agar disesuaikan dengan luas ruangan dan estetika (keindahan). Untuk ruang kelas, ukuran kertas foto resmi Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut:
  • kertas Art Carton26O gram 4 warna offset; dan
  • ukuran (A2) tinggi 64,5 cm lebar 48,6 cm atau ukuran (A3) tinggi 42,5 cm lebar 32 crn, selanjutnya dibingkai atau pigura dengan baik dan rapi; dan
Baca >>

24 October 2019

Cara Daftar atau Registrasi Akun SIMPKB

https://www.tendikpedia.com/2019/10/cara-daftar-atau-registrasi-akun-simpkb.html
Foto ragam fitur SIMPKB

Sistem Informasi Manajemen (SIM) merupakan alat penghasil informasi yang menekankan pada alat untuk membantu dalam pengambilan keputusan, serta digunakan untuk melakukan pengendalian atau kontrol, analisis dan visualisasi, yang terdiri atas kumpulan interaksi dari sub-subsistem informasi. Sistem informasi manajemen yang digunakan dalam pelaksanaan pelatihan Kurikulum 2013 bagi guru menggunakan Sistem Informasi Manajemen Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (SIM-PKB).

Tujuan penggunaan SIM-PKB adalah sebagai alat bantu dalam proses pengolahan, pengendalian, dan pelaporan pelatihan Kurikulum 2013. SIM-PKB dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dan digunakan oleh seluruh komponen terkait dalam kegiatan pelatihan kurikulum 2013.

Untuk bisa menikmati layanan SIMPKB, pastikan terlebih dahulu memiliki akun login menggunakan nomor peserta uji kompetensi guru (UKG) dan password. Bila belum memiliki akun login SIMPKB, maka Bapak/ Ibu harus registrasi akun dengan melakukan tahapan berikut ini.

Mendaftar akun SIMPKB bisa dilakukan sendiri menggunakan perangkat (smarphone, laptop/PC) yang terhubung dengan internet atau dapat juga menghubungi admin Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota setempat untuk mengaktifkan akun SIMPKB.

Pada ulasan cara daftar akun SIMPKB kali ini dilakukan secara mendiri, perhatikan langkah-langkahnya ;


  • Masukan nomor peserta UKG pada kolom Nomor Peserta UKG (bacaCara Melihat Nomor Peserta UKG) dan tanggal/bulan/lahir yang benar serta mencentang kotak Saya Bukan Robot, pastikan data yang diisi sudah benar sebelum mengklik Register

  • Setelah mengklik Register, selanjutnya cetak atau simpan Surat Pemberitahuan Layanan yang berisi informasi akun login SIMPKB terdiri dari Username dan Password. Harap simpan informasi yang terdapat pada Surat Pemberitahuan Layanan karena sifatnya sangat rahasia.
Surat Pemberitahuan Layanana SIMPKB

Setelah proses daftar akun SIMPKB selesai, maka dengan menggunakan Username dan Password Bapak/ Ibu sudah bisa login dan menikmati layanan SIMPKB di SINI

Demikian ulasan singkat tentang cara registrasi akun SIMPKB, semoga bisa bermanfaat dan membantu.

Baca >>

14 September 2019

Nama-Nama Sekolah Penerima BOS Kinerja

penerima bos kinerja

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja merupakan program pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudataan yang dialokasikan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik dalam menyelenggarakan pendidikan.

Pemberian BOS Kinerja bertujuan untuk meningkatkan mutu pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, sebagai bentuk penghargaan atas kinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan.

BOS Kinerja diberikan kepada satuan pendidikan mulai dari jenjang SD, SMP, SMP, SMA, SMK, SDLB/SMPLB/SMALB/SLB dengan syarat-syarat sebagai berikut ;
  1. Menerima BOS Reguler pada tahun berkenaan
  2. Mengisi data pokok pendidikan (Dapodik) 3 semester terakhir
  3. Memiliki jumlah siswa paling sedikit 60 untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), 90 untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), 180 untuk jenjang SMA/SMK.
  4. Diprioritaskan bagi satuan pendidikan yang menyelenggarakan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) dan menerapkan penerimaan siswa berdasarkan zonasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penentuan peringkat terbaik satuan pendidikan di tetapkan oleh Menteri berdasarkan ;
  1. Peningkatan nilai rapor mutu satuan pendidikan selama 2 (dua) tahun terakhir bagi SMP, SMA dan SMK pada setiap kabupaten/kota
  2. Peningkatan nilai ujian nasional dan nilai rapor mutu satuan pendidikan selama 2 tahun terakhir bagi bagi SMP, SMA dan SMK pada setiap kabupaten/kota
  3. Jumlah peserta didik terbanyak bagi SDLB/SMPLB/SMALB/SLB.
Total alokasi dana BOS Kinerja yang diterima satuan pendidikan sebesar Rp. 19.000.000,- ditambah dengan jumlah alokasi perhitungan jumlah siswa sasaran prioritas. Alokasi jumlah sasaran siswa prioritas sebesar Rp. 2.000.000,- dikali dengan jumlah siswa sasaran prioritas pada masing-masing satuan pendidikan.

Misal, sekolah AB memiliki jumlah siswa sasaran prioritas 20 siswa, dengan perhitungan Rp. 2.000.000 x 20 = Rp. 40.000.000. Total alokasi BOS Kinerja yang diberikan kepada sekolah AB adalah Rp. 19.000.000 + Rp. 40.000.000 = Rp. 59.000.000

Berikut ini daftar nama-nama sekolah penerima BOS Kinerja tahun 2019 sesuai dengan lampiran II Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 320/P/2019.


Unduh Lampiran II di SINI

Update (24.10.19)

Dengan pertimbangan bahwa terdapat perbedaan pagu anggaran di daerah pada bantuan operasional sekolah afirmasi yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan belanja negara tahun 2019 dengan pagu anggaran daerah yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun 2019.

Untuk melakukan sinkronisasi pagu anggaran di daerah pada bantuan operasional sekolah afirmasi yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan belanja negara tahun 2019 dengan jumlah satuan pendidikan penerima bantuan operasional sekolah afirmasi, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun 2019.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun 2019 diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 364/P/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun 2019.

Unduh file PDF Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 364/P/2019 di SINI
Baca >>

Daftar Nama Sekolah Penerima BOS Afirmasi


dana bos afirmasi

Dalam meningkatkan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan dasar dan menengah, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan bantuan operasional melalui pengalokasian dana bantuan operasional sekolah afirmasi dan bantuan operasional sekolah kinerja.

BOS AFIRMASI

Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi atau BOS Afirmasi adalah program pemerintah pusat yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di daerah tertinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BOS Afirmasi diberikan kepada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Adapun satuan pendidikan penerima BOS Afirmasi harus memenuhi syarat, antara lain :

a. Menerima BOS Reguler pada tahun berkenaan
b. Mengisi data pokok pendidikan paling sedikit tiga semester terakhir
c. Berada di daerah teritinggal, terdepan dan terluar (3T)
d. Memiliki jaringan internet
e. Memiliki sumber listrik

Alokasi BOS Afirmasi yang diterima satuan pendidikan sebesar 24.000.000 ditambah dengan alokasi jumlah sasaran siswa perioritas, besaran alokasi dana sasaran siswa penerima prioritas adalah Rp. 2.000.000 dikali dengan jumlah siswa sasaran prioritas pada masing-masing satuan pendidikan. Misalkan Sekolah A memiliki jumlah siswa sasaran prioritas sebanyak 15 orang, maka Rp. 2.000.000 x 15 siswa = 30.000.000, maka total BOS Afirmasi yang diberikan kepada sekolah A ialah Rp. 24.000.000 + Rp. 30.000.000 = Rp. 54.000.000. Jumlah sasaran siswa prioritas pada masing-masing satuan pendidikan penerima ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pagu anggaran BOS Afirmasi dan BOS Kinerja tiap Provinsi.

BOS Afirmasi yang diterima oleh masing-masing satuan pendidikan penerima digunakan untuk membiayai penyediaan fasilitas akses rumah belajar dan langganan daya dan jasa. BOS Afirmasi juga tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja yang sudah dibiayai oleh sumber lain.

Daftar nama sekolah penerima BOS Afirmasi tahun anggaran 2019 tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 320/P/2019.

Unduh Lampiran I Keputusan Mendikbud di SINI

Update (24.10.19)

Dengan pertimbangan bahwa terdapat perbedaan pagu anggaran di daerah pada bantuan operasional sekolah afirmasi yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan belanja negara tahun 2019 dengan pagu anggaran daerah yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun 2019.

Untuk melakukan sinkronisasi pagu anggaran di daerah pada bantuan operasional sekolah afirmasi yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan belanja negara tahun 2019 dengan jumlah satuan pendidikan penerima bantuan operasional sekolah afirmasi, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun 2019.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun 2019 diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 364/P/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun 2019.

Unduh file PDF Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 364/P/2019 di SINI
Baca >>

04 September 2019

Persyaratan PPG Dalam Jabatan Tahun 2020


Persiapan pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan tahun 2020 dimulai dari awal September hingga Oktober 2019, calon peserta PPG Dalam Jabatan tahun 2020 harus memenuhi persyaratan akademik dan administrasi.

Adapun informasi mengenai PPG Dalam Jabatan Tahun 2020 tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud nomor : 7326/B.B3/6T/2019 tanggal 29 Agustus 2019.

Persyaratan PPG Dalam Jabatan tahun 2020

Persyaratan Peserta
  1. Guru di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang belum memiliki Sertifikat Pendidik.
  2. Terdaftar pada Data Pokok Pendidikan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
  3. Memiliki NUPTK.
  4. Telah diangkat menjadi guru sampai dengan akhir Tahun 2015
  5. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat yang sesuai dengan program studi pada PPG yang akan diikuti.
  6. Masih aktif mengajar dibuktikan dengan memiliki SK pembagian tugas mengajar dari kepala sekolah 2 (dua) tahun terakhir (tahun ajaran 2017/2018 dan 2018/2019).
  7. Berusia setinggi-tingginya 58 tahun dihitung sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2019.
  8. Sehat jasmani dan rohani.
  9. Bebas narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza).
  10. Berkelakuan baik.

Persyaratan administrasi
  1. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisasi oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah atau kopertis atau dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi.
  2. Fotokopi SK Pengangkatan Pertama dan SK Pengangkatan 2 (dua) tahun terakhir, khusus bagi GTY yaitu SK pengangkatan dari yayasan yang sama. SK tersebut dilegalisasi oleh: (a) Guru PNS dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi, (b) PNS yang ditugaskan sebagai guru oleh Pemerintah Daerah atau yang diberi kewenangan dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi, (c) Guru Tetap Yayasan (GTY) dilegalisasi oleh Ketua Yayasan, (d) Guru bukan PNS di sekolah negeri yang memiliki SK dari pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan minimal 2 tahun berturut-turut, dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi.
  3. Fotokopi SK mengajar (SK Pembagian tugas mengajar) 2 (dua) tahun terakhir. (Tahun ajaran 2017/2018 dan 2018/2019).
  4. Surat ijin dari Kepala Sekolah atau Ketua Yayasan untuk menjadi peserta PPG tahun 2020.
  5. Pakta integritas dari calon peserta bahwa berkas/dokumen yang diserahkan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, seperti pada format di bawah ini.
  6. Surat penyetaraan dari Kemenristek Dikti bagi peserta yang memiliki ijazah S1 dari luar negeri.
  7. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah (diserahkan saat lapor diri di LPTK).
  8. Surat keterangan bebas Napza dari BNN atau yang berwenang (diserahkan saat lapor diri di LPTK).
  9. Surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian (diserahkan saat lapor diri di LPTK).
Jadwal kegiatan verifikasi peserta PPG Dalam Jabatan Tahun 2020
  • Penyerahan berkas dari Guru ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota tanggal 1 - 30 September 2019
  • Verifikasi Dinas tanggal 15 September 2019  -  09 Oktober 2019
  • Dinas mengantarkan berkas ke LPMP tanggal 20 September - 12 Oktober 2019
  • Verifikasi LPMP tanggal 21 September - 18 Oktober 2019
Lampiran - Format Surat Pakta Integritas calon pesertar PPG Dalam Jabatan tahun 2020

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
NIP/NIK :
Tempat/Tanggal Lahir :
NUPTK :
Unit Kerja :
Alamat Unit Kerja :
Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Bukti fisik di dalam berkas/dokumen yang saya lampirkan untuk keperluan PPG Dalam Jabatan ini benar dan absah adanya, dan jika di kemudian hari ternyata bukti fisik saya tidak benar dan tidak absah, saya bersedia menerima sanksi dan dampak hukum sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku, termasuk digugurkan sebagai peserta PPG Dalam Jabatan.

…………………., ………….. 2019
Calon Peserta PPG Dalam Jabatan,


(…………………………................)
NIP/NIK …………………………

Baca >>

20 August 2019

Persyaratan Seleksi Administrasi Calon Kepala Sekolah

Alur Proses Pengusulan Peserta PPCKS

Seleksi administrasi merupakan proses pemeriksaan dan penilaian dokumen terhadap syarat-syarat yang telah dikumpulkan oleh BCKS (Bakal Calon Kepala Sekolah) yang telah diusulkan/didaftarkan sebagai BCKS.

Seleksi administrasi dilakukan melalui penilaian kelengkapan administrasi/dokumen Guru sebagai BCKS, sebagai bukti bahwa BCKS bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Calon Kepala Sekolah dinyatakan lulus seleksi administrasi apabila dokumen persyaratan berikut dinyatakan sah oleh Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, atau penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Adapun dokumen persyaratan seleksi administrasi calon kepala sekolah sesuai dengan Lampiran II Perdirjen GTK Kemdikbud nomor  26017/B.B1.3/HK/2018 adalah sebagai berikut ;
  1. Fotokopi ijazah kualifikasi akademik
  2. Fotokopi sertifikat pendidik
  3. Fotokopi surat keputusan pangkat dan jabatan terakhir bagi Guru yang diangkat oleh pemerintah daerah
  4. Fotokopi surat keputusan pengangkatan atau perjanjian kerja bagi Guru bukan Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat
  5. Surat keterangan pengalaman mengajar yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan
  6. Fotokopi hasil penilaian prestasi kerja pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir
  7. Fotokopi surat keputusan atau surat keterangan terkait pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah
  8. Surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA yang dikeluarkan oleh rumah sakit Pemerintah
  9. Surat keterangan dari Kepala Sekolah tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  10. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian.
Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya dapat menambah persyaratan lainnya sesuai kebijakan daerah, sebagai contoh :
  1. Daftar riwayat hidup
  2. Pas foto terbaru dengan ukuran tertentu
  3. Fotokopi SK CPNS yang telah dilegalisasi sekolah;
  4. Fotokopi SK PNS yang telah dilegalisasi sekolah;
  5. Fotokopi bukti kepemilikan NUPTK;
  6. Rekomendasi Kepala Sekolah bagi PNS Guru pada sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan rekomendasi dari pimpinan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat bagi Guru bukan PNS dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
  7. Fotokopi Sertifikat Kejuaraan Guru Berprestasi (bagi yang memiliki) atau Prestasi Iainnya yang telah dilegalisasi sekolah; dan
  8. Bukti prestasi lainnya yang telah dilegalisasi Kepala Sekolah.
Kepala Sekolah dapat mengusulkan Guru pada satuan pendidikannya untuk menjadi Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS) kepada Kepala Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya, atau dapat diusulkan secara langsung oleh Guru dari sekolah di bawah binaan pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi BCKS kepada Kepala Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota melalui panitia pengusulan BCKS setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Sekolah satuan administrasi pangkal. Sedangkan untuk penyampaian BCKS yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh pimpinan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada Kepala Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
Baca >>

07 July 2019

Petunjuk Pelaksana Pengelolaan NUPTK Terbaru


Untuk memberikan acuan  kepada  semua  pihak yang  terlibat  agar  memiliki  pandangan  yang sama dalam  memahami peraturan  Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  Nomor  1  tahun  2018  tentang petunjuk  teknis  penerbitan  NUPTK, Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) menerbitkan petunjuk pelaksana pengelolaan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK).

Juklak pengelolaan NUTPK yang diterbitkan pada bulan Mei tahun 2019 sebagai  jawaban  terhadap perbedaan pandangan dalam memaknai Peraturan  Sesjen  Kemendikbud  tentang  juknis pengelolaan  NUPTK, terutama pada bagian-bagian yang masih diperdebatkan.

Download Juklak Pengelolaan NUPTK di SINI

Adapun pembahasan dalam juklak pengelolaan NUPTK ini berisi materi secara rinci tentang ;
  1. Proses Penerbitan NUPTK
  2. Penonaktivan NUPTK
  3. Reaktivasi NUPTK
  4. Klaim NUPTK
  5. Verval Arsip
  6. Perbaikan Data Master
  7. Perbaikan Foto
Petunjuk  pelaksanaan  verval  PTK  diharapkan menjadi  acuan  bersama  baik t ingkat    Satuan Pendidikan,  Dinas  Pendidikan (Kabupaten/Kota/Provinsi), LPMP/BPKLN,  dan PDSPK  untuk  melaksanakan  verifikasi    dan validasi  (verval) data  PTK.  Hal  ini  penting mengingat  hingga  saat  ini  masih  terjadi perbedaan persepsi  dalam  verifikasi  dan validasi  data.  Tingkat  keberhasilan  pelaksanaan verifikasi  dan  validasi  akan  tergantung  dari sejauh  mana  masing-masing  pihak (Satuan Pendidikan, Dinas Pendidikan, LPMP/BPKLN, PDSPK) dapat menjalankan prosedur  yang  benar dan  tentunya  komunikasi  yang  intensif diantara pihak pihak  yang  ada.  Adapun  ruang  lingkup pelaksanaan    terletak  pada  pihak-pihak terkait mengingat pelaksanaan verval ada di masing-masing tingkatan/pihak.
Baca >>

01 July 2019

Penjelasan Tentang Syarat Penerbitan NUPTK


Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan atau disingkat dengan NUPTK merupakan Nomor Induk bagi seorang Pendidik atau Tenaga Kependidikan (PTK).

NUPTK diberikan kepada seluruh PTK baik PNS maupun Non-PNS yang memenuhi persyaratan dan ketentuan. NUPTK merupakan Nomor Identitas yang resmi untuk keperluan identifikasi dalam berbagai pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

Syarat Pengajuan NUPTK

Dihimpun dari petunjuk pelaksanaan pengelolaan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan yang disusun oleh Tim Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan tahun 2019, adapun persyaratan pengajuan dan penerbitan NUPTK adalah sebagai berikut :
  1. PTK terdata dalam pangkalan data Dapodik dan memiliki rombongan belajar.
  2. Belum memiliki NUPTK.
  3. Bertugas di Satuan Pendidikan yang memiliki NPSN
  4. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  5. Ijazah dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan terakhir
  6. Bukti memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma IV (D-IV) atau strata 1 (S-1) bagi Pendidik pada Satuan Pendidikan Formal
  7. Bagi yang berstatus CPNS/PNS melampirkan: a. Surat Keputusan (SK) pengangkatan CPNS/PNS; dan b. Surat Keputusan (SK) Penugasan dari Dinas Pendidikan
  8. Surat keputusan pengangkatan dari Kepala Dinas Pendidikan bagi yang berstatus bukan PNS yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah; dan telah bertugas paling sedikit selama 2 (dua) tahun secara terus menerus yang dibuktikan melalui surat keputusan pengangkatan dari ketua yayasan atau badan hukum lainnya dan SK Penugasan/pembagian jam mengajar dari kepala sekolah/kepala yayasan bagi yang berstatus bukan PNS pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
Seluruh syarat diatas di pindai atau scan ke dalam format pdf, oleh PTK (Pendidik dan Tenaga Kependidikan) mengajukan penerbitan NUPTK ke Satuan Pendidikan dengan melengkapi persyaratan dalam bentuk file elektronik (hasil scan) tersebut.

laman verval PTK (menu status pengajuan NUPTK)

Satuan Pendidikan melalui operator sekolah atau petugas yang ditunjuk mengajukan penerbitan NUPTK melalui aplikasi verval PTK dengan melengkapi semua persyaratan yang masih berlaku sesuai dengan apa yang telah ditentukan.

Penjelasan Persyaratan Penerbitan NUPTK

Bagi guru PNS atau CPNS di sekolah negeri dan swasta
  1. SK Pengangkatan PNS/CPNS dan atau SK Penugasan dari Dinas Pendidikan. Apabila pada SK Pengangkatan dijelaskan tentang nama guru yang bersangkutan beserta satuan pendidikan dimana guru tersebut ditugaskan maka cukup melampirkan SK Pengangkatan saja. Jika tidak, maka harus melampirkan juga SK Penugasan dari Kepala Dinas Pendidikan terkait penempatan/penugasan guru tersebut.
  2. KTP
  3. Ijazah SD atau sederajat
  4. Ijazah SMP atau sederajat
  5. Ijazah SMA/ SMK atau sederajat
  6. Ijazah S1 atau D4.
Bagi guru non PNS di sekolah negeri
  1. SK Pengangkatan bisa berupa; SK Penugasan, Surat Perjanjian Kontrak Kerja, Surat Keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan/ Bupati/ Gubernur/BKD, Surat Perintah Melaksanakan Tugas, SK Pembayaran Honorarium. SK yang dilampirkan haruslah yang terbaru atau terakhir. Apabila SK Pengangkatan berbentuk kolektif pada bagian daftar nama guru yang bersangkutan harus dilegalisir oleh Dinas Pendidikan dan diberi tanda pada nama guru yang bersangkutan (nomor dilingkari)
  2. KTP
  3. Ijazah SD atau sederajat
  4. Ijazah SMP atau sederajat
  5. Ijazah SMA/SMK atau sederajat, (6.) Ijazah S1 atau D4.
Bagi guru non PNS (diangkat oleh pemerintah) di sekolah swasta
  1. Kontrak Kerja, Surat Keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan/ Bupati/Gubernur/BKD, Surat Perintah Melaksanakan Tugas, SK Pembayaran Honorarium. SK yang dilampirkan haruslah yang terbaru atau terakhir. Apabila SK Pengangkatan berbentuk kolektif pada bagian daftar nama PTK yang bersangkutan harus dilegalisir oleh Dinas Pendidikan dan diberi tanda pada nama PTK yang bersangkutan (nomor dilingkari)
  2. SK Penugasan dari Kepala Sekolah/Kepala Yayasan dalam penetapan jadwal mengajar atau pembagian tugas mengajar paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus menerus (5 semester di yayasan yang sama walaupun beda jenjang)
  3. KTP
  4. Ijazah SD atau sederajat
  5. Ijazah SMP atau sederajat
  6. IjazahSMA/SMK atau sederajat
  7. Ijazah S1 atau D4.
Bagi guru non PNS (diangkat oleh yayasan) di sekolah swasta
  1. SK Pengangkatan dari Ketua Yayasan yang masih berlaku
  2. SK Penugasan dari Kepala Sekolah/Yayasan dalam penetapan jadwal mengajar atau pembagian tugas mengajar paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus menerus (5 semester di yayasan yang sama walaupun beda jenjang).
  3. KTP
  4. Ijazah SD atau sederajat
  5. Ijazah SMP atau sederajat
  6. IjazahSMA/SMK atau sederajat
  7. Ijazah S1 atau D4.
Jenis-jenis guru Non PNS yang dimaksud adalah guru honor, guru kontrak, guru bantu daerah, Guru Tetap Yayasan (GTY), Guru Tidak Tetap (GTT), Guru Wiyata Bakti.
Bagi Kepala Sekolah di sekolah negeri
  1. SK Pengangkatan sebagai Kepala Sekolah yang terbaru dari Dinas Pendidikan
  2. KTP
  3. Ijazah SD atau sederajat
  4. Ijazah SMP atau sederajat
  5. Ijazah SMA/SMK atau sederajat
  6. Ijazah S1 atau D4.
Bagi Kepala Sekolah di sekolah swasta
  1. SK Pengangkatan sebagai Kepala Sekolah yang terbaru dari Yayasan
  2. KTP
  3. Ijazah SD atau sederajat
  4. Ijazah SMP atau sederajat
  5. Ijazah SMA/SMK atau sederajat
  6. Ijazah S1 atau D4.
Untuk Tenaga Kependidikan (tenaga administrasi, pustakawan, dll)

Pengajuan penerbitan NUPTK persyaratannya sama dengan guru/ pendidik tetapi untuk kualifikasi pendidikan mengacu pada Permendiknas Nomor 24 tahun 2008 tentang Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah dan Permendikbud Nomor 32 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

Ketentuan file scan dokumen dan pengesahan SK pengangkatan

Semua yang dilampirkan berupa hasil scan dokumen asli. Untuk KTP harus scan dokumen asli berwarna. Apabila hilang atau belum mendapatkan, dapat melampirkan Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Jika fotokopi harus dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil/Kecamatan.

Untuk Ijazah dilampirkan scan dokumen asli berwarna atau dokumen fotokopi yang dilegalisir cap basah oleh lembaga yang mengeluarkan ijazah atau Dinas Pendidikan tempat domisili. Jika ijazah hilang maka dokumen yang dilampirkan adalah surat keterangan pengganti ijazah yang ditandatangani oleh kepala sekolah yang bersangkutan serta diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan setempat. (Surat tersebut dibuat bedasarkan dari surat laporan kehilangan dari kepolisian yang tertuang di dalam redaksi).

Yang berhak melakukan pengesahan SK Pengangkatan adalah pejabat yang berwenang (Gubernur, Bupati, Wali kota, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala BKD atau pelaksana tugas (Plt).

Penerbitan NUPTK dilaksanakan oleh PDSPK melalui aplikasi verval PTK setelah diajukan oleh satuan pendidikan. Pengajuan NUPTK dapat dikabulkan apabila semua persyaratan terpenuhi dan masih berlaku.

Proses pengajuan NUPTK dimulai dari satuan pendidikan mengajukan melalui aplikasi verval PTK dengan melampirkan dokumen yang dibutuhkan setelah itu diverifikasi legalitasnya oleh Dinas Pendidikan, kemudian LPMP/BPKLN memastikan kembali dokumen yang dilampirkan sudah sesuai dengan yang dibutuhkan. Selanjutnya PDSPK memastikan kembali semua dokumen yang dilampirkan sudah sesuai dan masih berlaku, serta memastikan kembali PTK tersebut masih berada di satuan pendidikan maka pengajuan NUPTK tersebut akan diterbitkan.
Baca >>

Pembelajaran Langsung dan Tidak Langsung

Foto : prodigygame.com

Kurikulum 2013 mengembangkan dua modus proses pembelajaran yaitu proses pembelajaran langsung dan proses pembelajaran tidak langsung. 

Pembelajaran tidak langsung adalah proses pendidikan yang terjadi selama proses pembelajaran langsung tetapi tidak dirancang dalam kegiatan khusus. Pembelajaran tidak langsung berkenaan dengan pengembangan nilai dan sikap. Berbeda dengan pengetahuan tentang nilai dan sikap yang dilakukan dalam proses pembelajaran langsung oleh mata pelajaran tertentu, pengembangan sikap sebagai proses pengembangan moral dan perilaku dilakukan oleh seluruh mata pelajaran dan dalam setiap kegiatan yang terjadi di kelas, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran Kurikulum 2013, semua kegiatan yang terjadi selama belajar di sekolah dan di luar dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler terjadi proses pembelajaran untuk mengembangkan moral dan perilaku yang terkait dengan sikap.

Proses pembelajaran langsung adalah proses pendidikan di mana peserta didik mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir dan keterampilan psikomotorik melalui interaksi langsung dengan sumber belajar yang dirancang dalam silabus dan RPP berupa kegiatan-kegiatan pembelajaran. Dalam pembelajaran langsung tersebut peserta didik melakukan kegiatan belajar mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menganalisis, dan mengkomunikasikan apa yang sudah ditemukannya dalam kegiatan analisis. Proses pembelajaran langsung menghasilkan pengetahuan dan keterampilan langsung atau yang disebut dengan instructional effect.

Baik pembelajaran langsung maupun pembelajaran tidak langsung terjadi secara terintegrasi dan tidak terpisah. Pembelajaran langsung berkenaan dengan pembelajaran yang menyangkut KD yang dikembangkan dari KI-3 dan KI-4. Keduanya, dikembangkan secara bersamaan dalam suatu proses pembelajaran dan menjadi wahana untuk mengembangkan KD pada KI-1 dan KI-2. Pembelajaran tidak langsung berkenaan dengan pembelajaran yang menyangkut KD yang dikembangkan dari KI-1 dan KI-2.

Proses pembelajaran terdiri atas lima pengalaman belajar pokok yaitu: 
  • Mengamati
  • Menanya
  • Mengumpulkan informasi
  • Mengasosiasi
  • Mengkomunikasikan. 

Mengamati 

Proses pembelajaran dengan mengamati dapat dilakukan dengan kegiatan belajar membaca, mendengar, menyimak, melihat (tanpa atau dengan alat), dari kegiatan belajar ini kompetensi yang dikembangkan adalah melatih kesungguhan, ketelitian, mencari informasi.

Menanya

Kegiatan belajar dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik). Kompetensi yang dapat dikembangkan pada proses pembelajaran ini adalah Mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat.

Mengumpulkan informasi/ eksperimen 

Kegiatan belajar yang bisa dilakukan misalnya :
- Melakukan eksperimen 
- Membaca sumber lain selain buku teks 
- Mengamati objek/ kejadian/ 
- Aktivitas 
- Wawancara dengan nara sumber 

Kompetensi yang dikembangkan dari kegiatan belajar tersebut adalah mengembangkan sikap teliti, jujur,sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat.

Mengasosiasikan/ mengolah informasi

Kegiatan belajar dapat dilakukan dengan :
  • Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan baik terbatas dari hasil kegiatan mengumpulkan/eksperimen mau pun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi. 
  • Pengolahan informasi yang dikumpulkan dari yang bersifat menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan
Kompetensi yang dikembangkan dari kegiatan belajar ini adalah mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam menyimpulkan.

Mengkomunikasikan 

Proses pembelajaran mengkomunikasikan dapat dilakukan dengan kegiatan belajar menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya.
Baca >>