Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

KI dan KD Kurikulum Darurat Dalam Kondisi Khusus SD/SMP/SMA/SMK


Pandemi Covid-19 yang melanda belahan dunia termasuk Indonesia benar-benar merubah tatanan kehidupan dari segala aspek, tak terkecuali dunia pendidikan.

Dalam hal pendidikan dimasa pandemi Covid-19, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan beberapa kebijakan penting untuk menangkal dampak negatif terhadap sendi pendidikan Indonesia serta berupaya agar kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran.

Pandemi Covid-19 "memaksa" Pemerintah untuk menerapkan kebijakan aktifitas pembelajaran menjadi ke metode pembelajaran jarak jauh (PJJ) sebagai bentuk upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di satuan pendidikan.

Namun demikian, dalam pelaksanan PJJ dilapangan banyak kendala yang dihadapi guru, orangtua dan anak. Misalnya : guru cenderung kesulitan mengelola kegiatan pembelajaran jarak jauh dan cenderung terfokus pada penuntasan kurikulum, waktu pembelajaran yang singkat/ berkurang sehingga guru tidak dapat memenuhi beban jam mengajar. Kendala yang dihadapi oleh peserta didik dalam penerapan PJJ yaitu kesulitan konsentrasi belajar dari rumah dan mengeluh beratnya penugasan soal dari guru.

Selain itu, pembelajaran yang tidak dilaksanakan di sekolah dapat berdampak negatif yang berkepanjangan. Dampak nyata yang bisa saja terjadi misalnya risiko putus sekolah dikarenakan anak “terpaksa” bekerja untuk membantu keuangan keluarga di tengah krisis pandemi Covid-19, perbedaan akses dan kualitas selama pembelajaran jarak jauh dapat mengakibatkan kesenjangan capaian belajar, terutama untuk anak dari sosio-ekonomi berbeda

Berangkat dari kendala-kendala yang dihadapi guru, orangtua dan peserta didik tersebut, Pemerintah melakukan penyesuaian keputusan bersama Empat Menteri terkait pelaksanaan pembelajaran di zona selain merah dan oranye, yakni di zona kuning dan hijau, untuk dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat.

Untuk memberikan fleksibilitas bagi Satuan Pendidikan untuk menentukan Kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik dalam kondisi khusus, Kemdikbud menerbitkan Kepmendikbud Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus. Diktum KESATU Kepmendikbud itu disebutkan bahwa Satuan Pendidikan pada PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah yang berada pada daerah yang ditetapkan sebagai daerah dalam Kondisi Khusus oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Kurikulum sesuai dengan kebutuhan pembelajaran bagi Peserta Didik.

"Satuan pendidikan pada kondisi khusus dalam pelaksanaan pembelajaran dapat : (1) tetap mengacu pada Kurikulum Nasional; (2) menggunakan kurikulum darurat; atau (3) melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. “Semua jenjang pendidikan pada kondisi khusus dapat memilih dari tiga opsi kurikulum tersebut,” terang Mendikbud sebagaimana dikutip dari laman kemdikbud.go.id tanggal 07/08/2020.

Untuk melaksanakan kebijakan mengenai kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran bagi peserta didik dalam kondisi khusus berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan (Balitbangbuk) menerbitkan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Nomor 018/H/KR/2020 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Berbentuk Sekolah Menengah Atas untuk Kondisi Khusus.

Download Lampiran KepBalitbangbuk No. 018/H/KR/2020 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Berbentuk Sekolah Menengah Atas untuk Kondisi Khusus.