Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

11 Jenis Pemberhentian PNS



Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat tertentu diangkat menjadi PNS oleh pejabat kepegawaian untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan.

PNS tidak dapat lagi menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi atau Jabatan Fungsional dalam pemerintahan apabila diberhentikan sebagai PNS.

Adapun 11 jenis pemberhentian PNS sebagaimana tertuang dalam pasal 3 Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2020 sebagai berikut :
  1. Pemberhentian atas permintaan sendiri
  2. Pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun
  3. Pemberhentian karena perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah
  4. Pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani
  5. Pemberhentian karena meninggal dunia, tewas, atau hilang
  6. Pemberhentian karena melakukan tindak pidana/penyelewengan
  7. Pemberhentian karena pelanggaran disiplin
  8. Pemberhentian karena mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden, ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan rakyat, ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan daerah, gubernur dan wakil gubernur, atau bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota
  9. Pemberhentian karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik
  10. Pemberhentian karena tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara.
  11. Pemberhentian Karena Hal Lain
Kategori pemberhentian karena hal lain adalah sebagai berikut :
  1. Tidak melapor setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara
  2. PNS yang setelah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dalam waktu 1 (satu) tahun tidak dapat disalurkan
  3. Terbukti menggunakan ijazah palsu
  4. Tidak melapor setelah selesai menjalankan tugas belajar
  5. PNS yang menerima uang tunggu tetapi menolak untuk diangkat kembali dalam jabatan
  6. Pemberhentian karena tidak menjabat lagi sebagai komisioner atau anggota lembaga nonstruktural
  7. PNS yang tidak dapat memperbaiki kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Presiden memegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sebagaimana tertuang dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada menteri di kementerian, pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian, sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural, gubernur di provinsi dan bupati/walikota di kabupaten/kota.