Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Kewajiban Tim Dalam Melaksanakan Pembelian Barang dan Jasa (PBJ) di Sekolah


Petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 3 tahun 2019 belum mengatur tentang proses pengadaan barang/jasa secara daring melalui sistem informasi pengadaan barang/jasa di sekolah, sehingga Kemdikbud melakukan penyempurnaan atau revisi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

Penyempurnaan/ revisi kedua juknis BOS reguler tahun 2019 diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

Dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 tahun 2019 tertuang mekanisme pengadaan barang/ jasa di sekolah. Terkait dengan pelaksanaan pembelian barang/jasa (PBJ) di sekolah, BAB II huruf A lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 tahun 2019 menyebutkan, dalam melaksanakan PBJ Sekolah, pelaksana PBJ Sekolah wajib : 
  1. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan PBJ Sekolah
  2. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan PBJ Sekolah
  3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat
  4. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kontrak/perjanjian
  5. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam PBJ Sekolah
  6. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara
  7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi
  8. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan/atau bentuk lainnya dari atau kepada pihak manapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan PBJ Sekolah.
Selain delapan poin diatas, juknis BOS reguler revisi kedua yang mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 10 Oktober 2019 tersebut juga menyebutkan kewenangan dan tanggungjawab pelaksana PBJ di sekolah.

Kewenangan dan Tanggung Jawab PBJ di Sekolah

Kepala Sekolah
Kepala Sekolah memiliki kewenangan dan tanggung jawab sebagai berikut :
  • Menetapkan tim pembantu PBJ Sekolah
  • Menetapkan spesifikasi teknis
  • Membuat harga perkiraan untuk PBJ Sekolah
  • Melakukan negosiasi teknis dan/atau harga kepada Pelaku Usaha
  • Memilih dan menetapkan Penyedia
  • Mengadakan kontrak/perjanjian dengan Penyedia;
  • Melaksanakan pembelian langsung; dan
  • Menyetujui atau menolak permohonan pengalihan kewenangan dan tanggung jawab oleh Bendahara BOS Reguler kepada tenaga administrasi Sekolah dan/atau guru. 
Bendahara BOS Reguler
Bendahara BOS Reguler memiliki kewenangan dan tanggung jawab sebagai berikut:
  • Melaksanakan pembelian langsung
  • Melaksanakan serah terima hasil pengadaan dan/atau membuat/menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) hasil pekerjaan
  • Melakukan pembayaran kepada Penyedia
  • Mengalihkan dengan persetujuan kepala Sekolah, baik seluruh maupun sebagian kewenangan dan tanggung jawab kepada tenaga administrasi Sekolah dan/atau guru. 
Tenaga administrasi Sekolah
Tenaga administrasi Sekolah bertanggung jawab untuk menerima baik seluruh maupun sebagian kewenangan dan tanggung jawab dari Bendahara BOS Reguler. 

Guru
Guru bertanggung jawab untuk menerima baik seluruh maupun sebagian kewenangan dan tanggung jawab dari Bendahara BOS Reguler.

Penyedia
Penyedia memiliki kewenangan dan tanggung jawab sebagai berikut:
  • Mengajukan penawaran PBJ Sekolah
  • Melakukan pendaftaran sebagai Penyedia
  • Menyetujui atau menolak pembelian dan/atau negosiasi
  • Memonitor status perkembangan kemajuan pelaksanaan PBJ Sekolah
  • Menyerahkan hasil PBJ Sekolah. 
PBJ Sekolah dilaksanakan berdasarkan prinsip efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

Pada saat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 tahun 2019 mulai berlaku, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 250/M/2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Sekolah yang Bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.