Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa Disekolah Wajib...

Dalam upaya memperbaiki kualitas pengadaan barang/ jasa di sekolah melalui penyediaan data yang valid untuk keperluan perencanaan, penganggaran, dan pengendalian realisasi anggaran serta mengurangi potensi dan ruang untuk kecurangan dan penyalahgunaan kewenangan dalam melaksanakan pengadaan barang/ jasa  disekolah telah diatur dalam Lampiran II Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019.



Diantara ketentuan yang diatur dalam Lampiran II Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 yaitu, dalam melaksanakan pelaksana pengadaan barang/ jasa (PBJ) disekolah, pelaksana pengadaan barang/ jasa disekolah wajib :
  1. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan PBJ Sekolah;
  2. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pelaksana pengadaan barang/ jasa sekolah;
  3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
  4. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kontrak/perjanjian;
  5. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam PBJ Sekolah;
  6. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
  7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
  8. Midak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan/atau bentuk lainnya dari atau kepada pihak manapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pelaksana pengadaan barang dan jasa disekolah.
Kemudian terkait dengan pencatatan inventaris dan aset hasil pengadaan barang/ jasa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  1. Sekolah wajib melakukan pencatatan hasil pengadaan barang dan jasa Sekolah yang menjadi inventaris pada Sekolah
  2. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, selain melakukan pencatatan hasil pengadaan barang dan jasa Sekolah sebagai inventaris sekolah, juga menyampaikan laporan hasil pengadaan barang dan jasa Sekolah kepada Pemerintah Daerah untuk dicatatkan sebagai aset Pemerintah Daerah
  3. Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
Pengadaan barang dan jasa disekolah dilaksanakan berdasarkan prinsip efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.