Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Jenis Pemutusan Hubungan Kerja Pegawai PPPK


Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau disingkat dengan PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Dalam aturan tentang manajemen PPPK juga disebutkan tentang jenis pemutusan hubungan kerja pegawai PPPK,  berikut ini jenis-jenis pemutusan hubungan kerja pegawai PPPK ;

Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Hormat

Pemutusan hubungan kerja dengan hormat dilakukan karena ;
  • Jangka waktu perjanjian kerja berakhir
  • Meninggal dunia
  • Atas permintaan sendiri
  • Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK
  • Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati.
Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena:

  • Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana.
  • Melakukan pelanggaran disiplin pppK tingkat berat.
  • Tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja.
Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan tidak dengan hormat karena:
  • Melakukan penyelewengan terhadap pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  • Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
  • Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
  • Dihukum penjara berdasarkan puhrsan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.
Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja karena Jangka Waktu Perjanjian Kerja Berakhir
  • Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK karena jangka waktu perjanjian kerja berakhir  yaitu termasuk telah mencapai batas usia tertentu dalam Jabatan yang diduduki.
  • Batas usia tertentu yaitu :  58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional kategori keterampilan.
  • 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya.
  • 65 (enam puluh lima) tahun bagi PPPK yang memangku jabatan fungsional ahli utama.
  • Batas usia tertentu bagi PPPK yang menduduki JF yang ditentukan dalam undang-undang, berlaku ketentuan sesuai dengan batas usia tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang yang bersangkutan.
Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Karena Meninggal Dunia

Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK karena meninggal dunia  diberikan hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Karena atas Permintaan Sendiri

Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja karena Perampingan organisasi atau Kebijakan pemerintah yang Mengakibatkan Pengurangan PPPK


Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Karena Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani


Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja karena Pelanggaran Disiplin


Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja karena Tidak Memenuhi Target Kinerja


Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja karena Melakukan Penyelewengan Terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945


Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja karena Melakukan Tindak Pidana/ Penyelewengan


Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja karena Menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik


Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja karena Melakukan Tindak Pidana Berencana