Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Tugas dan Kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan USBN

USBN adalah adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi peserta didik yang dilakukan Satuan Pendidikan dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar. 

Istilah ‘berstandar nasional’ dalam USBN dimaksudkan: (1) Soal USBN disusun berdasarkan kisi-kisi yang berlaku secara nasional. Kisi-kisi dikembangkan berdasarkan Standar Isi yang diturunkan menjadi kompetensi dasar sesuai dengan kurikulum yang diterapkan; (2) Soal USBN memiliki soal dari Pusat sebanyak 20-25 persen, kecuali untuk mata pelajaran yang ditetapkan di dalam POS USBN; dan (3) USBN dilaksanakan dengan mengacu kepada Prosedur Operasional Standar (POS) USBN yang ditetapkan BSNP. 

Pelaksanaan USBN Tahun 2018 mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah. Dalam implementasinya, pelaksanaan USBN mengacu kepada Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor: 0045/BSNP/II/2018, tanggal 7 Februari 2018 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018.

Sesuai dengan buku saku Tanya Jawab Ujian Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) tahun pelajaran 2017/2018 yang di terbitkan oleh BSNP, diuraikan tugas dan kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota dalam pelaksanaan UASBN.

Tugas dan Kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi dalam Pelaksanaan UASBN
  • Melakukan sosialisasi kebijakan USBN.
  • Melakukan koordinasi dengan LPMP dalam pelaksanaan USBN.
  • Melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
  • Menerima master kisi-kisi semua mata pelajaran satuan pendidikan SDLB/MILB, SMPLB/MTsLB, dan SMALB/MALB.
  • Menerima master soal USBN mata pelajaran Pendidikan Agama serta Pendidikan Agama dan Budi Pekerti dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk SMA dan SMK.
  • Menerima 20%-25% soal USBN SMA dan SMK dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui laman USBN untuk diteruskan kepada Kepala SMA dan SMK atau MGMP.
  • Menetapkan MGMP di tingkat Kabupaten/Kota yang akan ditugaskan untuk:

  1. menyusun dan menelaah indikator untuk 75% soal berdasarkan kisi-kisi USBN; dan
  2. menelaah 75% soal usulan guru dari setiap sekolah.
  • Menyerahkan naskah soal USBN mata pelajaran umum minimal 1 (satu) paket berikut kelengkapannya kepada Kanwil Kemenag Provinsi untuk sekolah dibawah pembinaan Kementerian Agama.
  • Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan USBN SMA dan SMK, serta SLB (SDBL, SMPLB, dan SMALB, dengan melibatkan pengawas pembina).
  • Mengumpulkan dan menganalisis data hasil USBN dari SMA dan SMK, serta SLB (SDBL, SMPLB, dan SMALB).
  • Membuat laporan pelaksanaan USBN SMA dan SMK di wilayahnya serta menyampaikannya kepada Kementerian u.p Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
Tugas dan Kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan UASBN
  • Melakukan koordinasi dengan LPMP dalam sosialisasi dan pelaksanaan USBN SD, SMP, dan Pendidikan Kesetaraan.
  • Melaksanakan sosialisasi USBN keseluruh SD, SMP, dan Pendidikan Kesetaraan.
  • Menetapkan satuan pendidikan penyelanggara USBN.
  • Melakukan pendataan dan menerbitkan Daftar Nominasi Sementara (DNS) SD dan Paket A.
  • Mengirimkan DNS ke satuan pendidikan (SD dan Paket A) untuk divalidasi.
  • Menerbitkan Daftar Nominasi Tetap (DNT) dan mendistribusikan ke satuan Pendidikan untuk SD.
  • Mencetak kartu peserta USBN SD dan Paket A.
  • Mengoordinasikan pelatihan penulisan soal, perakitan soal, dan penskoran bagi guru-guru dari setiap Kabupaten/Kota dengan melibatkan ahli penilaian.
  • Melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
  • Menerima master soal USBN mata pelajaran Pendidikan Agama serta Pendidikan Agama dan Budi Pekerti dari Kantor Wilayah Kementerian Agama untuk SMP.
  • Menerima 20%-25% soal USBN SD dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui laman USBN atau berkoordinasi dengan dinas pendidikan provinsi untuk diteruskan kepada KKG.
  • Mentepakan KKG di tingkat Kabupaten/Kota yang akan ditugaskan untuk menyiapkan soal USBN.
  • Menerima 20%-25% soal USBN SMP Program Paket A, Paket B, dan Paket C dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui laman USBN dan diteruskan kepada Kepala SMP/Forum Tutor.
  • Menetapkan MGMP/Forum Tutor di tingkat Kabupaten/Kota yang akan dilibatka dalam pelaksanaan USBN.
  • Menggandakan bahan USBN pada jenjang SD atau bentuk lainnya yang sederajat sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.
  • Menyerahkan master soal USBN mata pelajaran umum minimal 1 (satu) paket, berikut kelengkapannya kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk sekolah di bawah pembinaan Kementerian Agama yang belum memiliki KKG/MGMP/Forum Tutor
  • Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan USBN SD dan SMP dengan melibatkan pengawas.
  • Mengumpulkan dan menganalisis data hasil USBN dari SD dan SMP.
  • Membuat laporan pelaksanaan USBN SD dan SMP di wilayahnya serta menyampaikannya kepada Kementerian u.p Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah


*Sumber : Buka Saku UASBN 2018




Posting Komentar untuk "Tugas dan Kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan USBN"