Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Jenis-Jenis Dokumen Yang Tidak Dikenakan Bea Materai



Bea Meterai merupakan pajak yang dikenakan terhadap dokumen yang menurut Undang-undang Bea Meterai menjadi objek Bea Meterai. Pada prinsipnya, dokumen yang harus dikenakan bea meterai adalah dokumen yang menyatakan nilai nominal sampai jumlah tertentu, dokumen yang bersifat perdata, dan dokumen yang digunakan di muka pengadilan.

Namun perlu pula diketahui, sesuai dengan Buku Mahir Pajak (BMP) edisi tahun 2016, ada beberapa jenis dokumen atau sejenisnya yang tidak dikenakan bea materai atau merupakan bukan objek yang tidak dikenakan bea materai 3.000 maupun materai 6.000, antara lain :
  • Surat Penyimpanan Barang
  • Konosemen
  • Surat Angkutan dan Barang
  • Bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang
  • Surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim
  • Surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-surat sebagaimana tersebut diatas
  • Segala bentuk ijazah
  • Tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta surat- surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu
  • Tanda bukti penerimaan uang Negara dari kas Negara, Kas Pemerintah Daerah, dan bank
  • Kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu dari Kas Negara, Kas Pemerintahan Daerah dan bank
  • Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi
  • Dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan-badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut
  • Surat gadai yang diberikan oleh Perusahaan Jawatan Pegadaian
  • Tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek, dengan nama dan dalam bentuk apapun
Bea Meterai harus dilunasi pada saat terutang Bea Meterai. Dokumen yang merupakan objek Bea Meterai yang Bea Meterainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya dikenakan denda administrasi sebesar 200% (dua ratus persen) dari Bea Meterai yang tidak atau kurang dibayar. Pelunasan atas Bea Meterai dan denda administrasi tersebut dilakukan dengan cara Pemeteraian Kemudian di Kantor Pos. 

Peraturan yang terkait dengan Bea Materai :

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1996
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.03/2014
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-66/PJ/2010
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-122a/PJ./2000
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-122c/PJ./2000
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-122d/PJ./2000
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02/PJ/2003

Demikian informasi terkait dengan jenis-jenis dokumen yang tidak dikenakan bea materai, semoga bermanfaat. Ayo bayar pajak demi kemakmuran bangsa dan negara !