Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Poin penting Surat Edaran (SE) Menpan-RB terkait Pemberantasan Pungutan Liar (Pungli)

pemberantasan pungli

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang Pemberantasan Praktek Pungutan Liar (Pungli) Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah.

Edaran dengan Nomor 5 Tahun 2016 tangal 7 Oktober 2016 tersebut merupakan salah satu bentuk respon terhadap masih maraknya praktek pungli di intansi pemerintahan. Berikut 12 poin penting dari surat edaran Kemenpan-RB Nomor 5 Tahun 2016 :
  1. Mengidentifikasi area yang berpotensi terjadinya pungutan liar dan mengambil langkah-langkah yang efektif untuk memberantas praktek-praktek pungutan liar
  2. Menindak tegas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat sebagai pelaku pungutan liar
  3. Melakukan investigasi lebih mendalam untuk menjaring keterlibatan oknum-oknum lain
  4. Memberlakukan /mengembangkan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi untuk mengurangi pertemuan langsung antara pemberi dan penerima layanan
  5. Memberi akses seluas-luasnya kepada masyarakat terhadap standar pelayanan dan persyaratan pelayanan secara transparan
  6. Meningkatkan sistem pengawasan internal untuk mencegah terjadinya praktik pungutan liar
  7. Melakukan upaya untuk meningkatkan integritas Aparatur Sipil Negara di lingkungannya masing-masing 
  8. Membuka akses yang murah dan mudah  bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan pengaduan, serta mendorong masyarakat untuk tidak segan-segan melakukan pengaduan
  9. Melakukan respon secara cepat terhadap pengaduan-pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat 
  10. Menerapkan sistem pengaduan internal (whistle blower system) untuk membuka dan atau mencegah praktek pungutan liar 
  11. Menugaskan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk mendorong dan memantau langkah-langkah instansi pemerintah dalam mencegah dan mendeteksi terjadinya pungutan liar
  12. Mengumumkan hasil-hasil penindakan secara rutin kepada seluruh ASN di lingkungan instansi pemerintah masing-masing, sebagai pelajaran untuk memberikan efek jera bagi ASN lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa.
Demikian 12 poin penting dari Surat Edaran Kemenpan- RB terkait Pemberantasan Pungutan Liar.

Informasi tambahan :

Khusus untuk intansi/ lembaga/ satuan pendidikan dibawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang ingin melaporkan oknum-oknum pelaku praktek pungli yang terjadi di sekolah dapat juga melaporkan melalui laman http://laporpungli.kemdikbud.go.id/
Formulir lapor pungli Kemdikbud

STOP PUNGLI !!!