Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Unduh Landasan Hukum Terkait SKP

skp

Sasaran Kerja Pegawai yang kemudian di singkat menjadi SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai seorang PNS/ ASN. Setiap Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) wajib menyusun SKP berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) instansi. 

SKP ditetapkan setiap tahun pada bulan Januari, dalam menyusun SKP ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain :
  • Kegiatan harus dapat diuraikan dengan jelas
  • Kegiatan yang dilakukan harus dapat diukur secara kuantitas dalam bentuk angka 
  • Kegiatan yang dilakukan harus relevan (dilakukan berdasarkan lingkup jabatan masing-masing)
  • Kegiatan yang dilakukan harus disesuaikan dengan kemampuan PNS (dapat dicapai)
  • Kegiatan yang dilakukan harus dapat ditentukan waktunya (memiliki target waktu) 
SKP memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur. Unsur-unsur yang termuat dalam SKP yang disusun terdiri atas :
  • Kegiatan Tugas Jabatan
  • Angka Kredit
  • Target
Nilai capaian SKP dinyatakan dengan angka dan sebutan sebagai berikut :
  • 91 - ke atas : sangat baik
  • 76 - 90  : Baik
  • 61 - 75  : Cukup
  • 51 - 60  : Kurang
  • 50 ke bawah : buruk
Untuk menyusun SKP Jabatan Fungsional Umum disesuaikan dengan nama jabatan yang bersangkutan dan uraian kegiatan yang akan dilakukan selama 1 (satu) tahun mengacu pada SKP atasan langsung. Sedangkan SKP untuk jabatan Fungsional Tertentu mengacu pada lampiran kegiatan yang ada pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang jabatan tersebut dan angka kreditnya (AK) sesuai jenjang jabatan masing-masing. 

Berikut ini landasan hukum yang terkait tentang SKP, silahkan unduh file PDF.