Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Mekanisme Penggunaan/ Pemanfaatan Kartu KIP/PIP untuk Mendapatkan Bantuan Pendidikan

google.co.id


Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan sebagai penanda/ identitas untuk menjamin dan memastikan agar anak mendapatkan bantuan Program Indonesia Pintar apabila anak telah terdaftar atau mendaftarkan diri (jika belum) ke lembaga pendidikan formal atau lembaga pendidikan non formal dibawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kabudayaan dan Kementerian Agama.

Untuk tahun 2016 KIP diberikan kepada 19,5 juta anak usia 6 - 21 tahun dari keluarga rumah tangga yang tidak mampu yang ditetapkan oleh pemerintah atau yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut ini tujuan program KIP dan Kriteria siswa penerima KIP seperti dikutip dari laman TNP2K :

Tujuan :
  1. Menghilangkan hambatan anak (usia sekolah) secara ekonomi untuk berpartisipasi disekolah sehingga mereka memperoleh akses pelayanan pendidikan yang lebih baik ditingkat dasar dan menengah
  2. Mencegah anak/siswa mengalami putus sekolah akibat kesulitan ekonomi
  3. Mendorong anak/siswa yang putus sekolah agar kembali bersekolah
  4. Membantu anak/siswa kurang mampu dalam memenuhi kegiatan pembelajaran
  5. Mendukung penuntasan wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan (9) tahun dan Pendidikan Menengah Universal (wajib belajar 12 tahun).


Kriteria :
  1. Pemegang BSM dari keluarga pemegang KPS yang telah ditetapkan SP2D 2014
  2. Anak usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga pemegang KPS/KKS yang belum ditetapkan sebagai penerima bantuan BSM.
  3. Anak usia sekolah (6-21 tahun) dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH)
  4. Anak usia sekolah (6-21 tahun) yang tinggal di Panti Asuhan/ Panti Sosial
  5. Anak/ Satri usia 6-21 tahun dari Pondok Pesantren yang memiliki KPS/KKS (khusus untuk BSM Madrasah) melalui jalur usulan Madrasah. 
  6. Siswa anak usia (6-21 tahun) yang terancam putus sekolah karena kesulitan ekonomi dan/atau korban musibah berkepanjangan/ bencana alam
  7. Anak usia sekolah (6-21 tahun) yang belum atau tidak lagi bersekolah yang datanya sudah direkapitulasi pada semester 2 tahun ajaran 2014/2015
Jumlah bantuan Kartu Indonesia Pintar dibedakan sesuai dengan jenjang pendidikan anak/siswa, SD/MI Sederajat : Rp. 225.000, SMP/MTS/Sederajat : Rp. 375.000, SMA/SMK/MA Sederajat : Rp. 500.000.


Bagaimana mekanisme Penggunaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk mnedapatkan bantuan pendidikan tahun 2016? 

  • Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (proses pelaporan KIP kepada Sekolah/ Lembaga Pendidikan lainnya)
Bagi anak/siswa penerima KIP maupun anak dari penerima KKS (tetapi belum menerima KIP) yang bersekolah dilembaga pendidikan formal :
  1. Anak/Siswa penerima KIP yang bersekolah di sekolah formal membawa kartu yang dimiliki ke sekolah untuk di daftarkan sebagai penerima PIP dalam aplikasi verifikasi Indonesia Pintar di DAPODIK (Data Pokok Pendidikan) yang dikelola oleh Kemdikbud.
  2. Anak/Siswa dari keluarga/ rumah tangga pemegang KKS tapi belum menerima KIP, yang bersekolah disekolah formal juga dapat membawa kartu yang dimiliki ke sekolah dengan disertai dokumen pendukung (Kartu KK/KTP) 
  3. Sekolah kemudian data anak (nomor KIP atau KKS) calon penerima PIP kedalam aplikasi DAPODIK secara benar dan lengkap. Data ini sekaligus berfungsi sebagai data usulan siswa calon penerima PIP dari tingkat Sekolah ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi dan Direktorat Teknis Pelaksana PIP di tingkat pusat.
Bagi anak penerima KIP maupun anak dari penerima KKS (tapi belum menerima KIP) yang bersekolah di lembaga pendidikan Non Formal (Paket/Kursus/Pelatihan dll) : 
  1. Anak/siswa pemegang KIP ataupun anak tanpa KIP (tetapi dari keluarga pemegang KKS) yang belajar di lembaga pendidikan Non Formal melaporkan kartu yang dimiliki ke lembaga pendidikan non-formal tempat belajar.
  2. Sekolah/Lembaga pendidikan tempat anak/siswa terdaftar, mengusulkan anak penerima kartu tersebut untuk didaftarkan sebagai calon penerima manfaat PIP sesuai dengan format usulan Lembaga ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau melalui aplikasi verifikasi Program Indonesia Pintar  dalam DAPODIK (sesuai kesiapan dari Kementerian pelaksana program).
Bagi anak/siswa penerima KIP maupun anak dari penerima KKS (tapi belum menerima KIP) yang putus/tidak lagi bersekolah baik disekolah formal maupun non-formal :
  1. Anak/siswa usia sekolah penerima KIP maupun yang tidak menerima KIP (tetapi keluarganya menerima KKS) tetapi putus/tidak lagi sekolah, harus mendaftarkan diri ke sekolah maupun ke lembaga pendidikan non-formal sebelum melaporkan kartu yang mereka terima ke lembaga pendidikan dan mendapatkan manfaat Program Indonesia Pintar (PIP).   
  2. Sekolah/Lembaga tempat anak/siswa terdaftar, mengusulkan anak penerima kartu tersebut untuk didaftarkan sebagai calon penerima manfaat PIP sesuai dengan format usulan lembaga ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau melalui aplikasi verifikasi Program Indonesia Pintar  dalam DAPODIK (sesuai kesiapan dari Kementerian pelaksana program).
  • Kementerian Agama (proses pelaporan KIP kepada Sekolah/ Lembaga Pendidikan lainnya)
Anak penerima KIP maupun anak dari keluarga penerima KKS (tetapi belum menerima KIP) yang bersekolah dilembaga pendidikan formal (Madrasah) :
  1. Anak penerima KIP yang bersekolah di Madrasah membawa kartu yang dimiliki ke Madrasah untuk didaftarkan sebagai calon penerima PIP Madrasah.
  2. Anak dari keluarga/rumah tangga pemegang KKS tetapi belum menerima KIP yang bersekolah di Madrasah juga dapat membawa kartu yang dimiliki ke Madrasah dengan disertai dokumen pendukung (KK/Surat Keterangan yang menyatakan anak sebagai anggota keluarga/rumah tangga pemegang KKS jika tidak memiliki KK).
  3. Madrasah kemudian memasukan data anak/siswa (nomor KIP/KKS) calon penerima PIP kedalam aplikasi E-MIS yang dikelola oleh Kemenag atau mengirimkan rekapitulasi data anak penerima kartu ke Kantor Kementerian Agama (Kankemeng) kabupaten/kota, data ini sekaligus berfungsi sebagai data usulan siswa calon penerima PIP dari tingkat Madrasah ke Kenator Kementerian Agama/KankemenagKabupaten/Kota/Provinsi atau kator wilayah (Kanwil) dan Direktorat Teknis Pelaksana PIP di tingkat pusat.
Anak Penerima KIP maupun anak dari keluarga penerima KKS (tetapi belum menerima KIP) yang bersekolah di Lembaga Pendidikan non-formal  dibawah Kemenag (Pondok Pesantren) :
  1. Anak pemegang KIP maupun tanpa KIP (tetapi dari keluarga pemegang KKS)  yang belajar di Pondok Pesantren melaporkan kartu yang diterima kepada Pondok Pesantren tempat Santri belajar.
  2. Pondok Pesantren mendaftarkan anak pemegang KIP maupun anak tanpa KIP (yang keluarganya penerima KKS) menyampaikan data usulan calon penerima manfaat PIP sesuai dengan format usulan lembaga ke Kenkemenag Kabupaten/Kota atau melalui E-MIS Kemenag (sesuai kesiapan Kementerian pelaksana program) 


Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dilakukan 2 kali dalam setahun. Untuk pembayaran tahap pertama pada bulan Agustus/September dan tahap kedua pada bulan Maret/April. Bantuan dana tunai pendidikan KIP digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendukung biaya pendidikan anak/siswa seperti :
  • Pembelian buku dan alat tulis sekolah
  • Pembelian pakaian/seragam dan alat perlengkapan sekolah (tas, sepatu dll)
  • Biaya transportasi ke sekolah
  • Uang saku siswa/ uang bulanan siswa
  • Biaya kursus/ les tambahan
  • Keperluan lain yang berkaitan dengan kebutuhan pendidikan di sekolah/madrasah.

Unduh Edaran Dirjen Dikdasmen tentang Pendataan Siswa Penerima KIP


Sumber : Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)