Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Daftar Daerah Khusus Dalam Melaksanakan Kebijakan Pendidikan


Kriteria daerah khusus dalam rangka pemberian tunjangan khusus bagi Guru di daerah khusus sudah tidak sesuai dengan pelaksanaan kebijakan pendidikan di daerah khusus sebagaimana tertuang dalam Permendikbud Nomor 13 Tahun 2015. Setiap kebijakan pendidikan nasional perlu memperhatikan karakteristik dan kondisi khusus daerah agar dapat menciptakan pembangunan pendidikan yang adil dan merata.

Dalam melaksanakan kebijakan pendidikan nasional yang adil dan merata, Kemdikbud menerbitkan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Daerah Khusus Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Nasional.

Daerah Khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain. Daerah Khusus ditetapkan untuk melaksanakan kebijakan pendidikan yang adil dan merata sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Penetapan Daerah Khusus bertujuan untuk memastikan intervensi kebijakan pendidikan yang bersifat afirmasi sesuai dengan karakteristik dan kondisi daerah serta acuan pelaksanaan kebijakan pembangunan pendidikan nasional di daerah.

Dalam penetapan daerah khusus berdasarkan pada kondisi geografis dan kedaruratan.

Daerah Khusus Berdasarkan Kondisi Geografis

Penetapan Daerah Khusus dengan kondisi geografis dilakukan dengan menggunakan data daerah terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah berbatasan dengan negara lain dan daerah pulau terkecil dan terluar. 

Daerah Khusus dengan kondisi geografis ditetapkan dengan Keputusan Menteri berdasarkan kriteria Daerah Khusus dan metode penghitungan indeks wilayah.

Daftar nama provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa/ kelurahan daerah khusus dengan kondisi geografis tertuang dalam lampiran Kepmendikbud Nomor 580/P/2020

Unduh Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 580/P/2020 pada tautan dibawah ini


Pasal 9 Permendikbud 23 tahun 2020 menyebutkan "Penetapan Daerah Khusus berdasarkan pertimbangan kondisi geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dievaluasi paling lama 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun".

Daerah Khusus Berdasarkan Kedaruratan

Status bencana alam, bencana sosial, atau keadaan darurat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dan pertimbangan lain dalam proses penyelenggaraan pendidikan menjadi dasar penetapan daerah khusus dengan kondisi kedaruratan. Maksud dari pertimbangan lain dalam proses penyelenggaraan pendidikan paling sedikit meliputi : (a) hilangnya fasilitas sarana pelayanan umum berupa fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas listrik, fasilitas informasi dan komunikasi, dan sarana air bersih, (b) minimnya fasilitas perlindungan keamanan, baik fisik maupun nonfisik.

Daftar nama provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa/ kelurahan daerah khusus dengan kondisi kedaruratan tertuang dalam lampiran Kepmendikbud Nomor 581/P/2020

Unduh Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 581/P/2020 pada tautan dibawah ini


Berlakunya Permendikbud 23 Tahun 2020, kriteria penentuan daerah khusus yang telah digunakan dalam pelaksanaan program pendidikan di Daerah Khusus, tetap berlaku sampai dengan akhir tahun anggaran 2020.

Pada saat Permendikbud 23 Tahun 2020 mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kriteria Daerah Khusus Dalam Rangka Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Guru yang Bertugas di Daerah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 794), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.