Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Jenis Cuti Pegawai PPPK



Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga diatur mengenai jenis cuti yang didapatkan oleh PPPK. Terdapat 4 (empat) jenis cuti bagi PPPK sebagaimana disebutkan pada pasal 77 PP 49 Tahun 2018, antara lain :

Cuti Tahunan

Setiap PPPK yang telah bekerja paling sedikit satu tahun secara terus menerus berhak untuk mendapatkan cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari.

Untuk menggunakan hak atas cuti tahunan, PPPK yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti tahunan. Hak atas cuti tahunan diberikan secara tertulis oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti tahunan.

Cuti Sakit

Setiap PPPK berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan :
  • PPPK yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan PPPK yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter.
  • PPPK yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan PPPK yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah.
  • Surat keterangan dokter paling sedikit memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti, dan keterangan lain yang diperlukan.
  • Hak atas cuti karena sakit lebih dari 14 (empat belas) hari diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) bulan.
  • PPPK yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu setelah diberikan waktu cuti  tambahn selama 1 (satu) bulan dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja.
  • PPPK yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit paling lama 1 1/2 (satu setengah) bulan.
  • Untuk mendapatkan hak atas cuti sakit karena mengalami keguguran, PPPK yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan.
  • PPPK yang mengalami kecelakaan kerja sehingga yang bersangkutan perlu mendapat perawatan berhak atas cuti sakit sampai dengan berakhirnya masa hubungan perjanjian kerja.
  • PPPK yang menjalankan cuti sakit tetap menerima penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Cuti Melahirkan

Cuti melahirkan diberikan dengan ketentuan :
  • Untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi PPPK, PPPK berhak atas cuti melahirkan.
  • Lamanya cuti melahirkan diberikan paling lama 3 (tiga) bulan.
  • PPPK dapat menggunakan hak atas cuti melahirkan dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti melahirkan.
  • PPPK yang menggunakan hak cuti melahirkan, tetap menerima penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Cuti Bersama
  • Cuti Bersama bagi PPPK mengikuti ketentuan Cuti Bersama bagi PNS.
  • PPPK yang karena Jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan.
  • Cuti bersama ditetapkan dengan Keputusan Presiden.