Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Tindakan Satuan Pendidikan Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan

pencegahan tindak kekerasan di sekolah
laman web sekolahaman kemdikbud

Masalah kekerasan terhadap anak merupakan masalah yang sangat serius dan butuh penanganan khusus, ekstra serta berkesinambungan yang melibatkan segenap stakeholders. 

"Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua/wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual) penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya". (Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Ditingkat satuan pendidikan (sekolah), pendidik dan tenaga kependidikan merupakan elemen penting dalam penanganan pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan terhadap anak untuk terciptanya kondisi proses pembelajaran yang aman, nyaman dan menyenangkan serta terhindar dari unsur-unsur tindakan kekerasan.

Lalu, apa saja tindakan pencegahan yang dilakukan oleh satuan pendidikan (sekolah) ? berikut ini tindakan yang harus dilakukan oleh satuan pendidikan dalam hal pencegahan kekerasan terhadap anak sesuai dengan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan :

A. TINDAKAN PENCEGAHAN

Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh satuan pendidikan (sekolah) :
  • Menciptakan lingkungan satuan pendidikan yang bebas dari tindak kekerasan;
  • Membangun lingkungan satuan pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan serta jauh dari tindakan kekerasan antara lain dengan melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencegahan tindakan kekerasan;
  • Wajib menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan/ pembelajaran di sekolah maupun kegiatan diluar satuan pendidikan;
  • Wajib segera melaporkan kepada orangtua/ wali termasuk mencari informasi awal apabila telah ada dugaan/ gejala akan terjadinya tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik sebagai korban maupun pelaku;
  • Wajib menyusun dan menerapkan Prosedur Operasi Standar (POS) pencegahan tindak kekerasan dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan Kementerian;
  • Melakukan sosialisasi POS dalam upaya pencegahan tindak kekerasan kepada peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/ wali, komite sekolah dan masyarakat;
  • Menjalin kerjasama antara lain dengan lambaga psikologi, organisasi keagamaan, dan pakar pendidikan dalam rangka pencegahan;
  • Wajib membentuk tim pencegahan tindak kekerasan dengan keputusan kepala sekolah yang terdiri dari :
  1. Kepala Sekolah
  2. Perwakilan Guru
  3. Perwakilan Siswa, dan
  4. Perwakilan Orangtua/Wali. 

  • Wajib memasang papan layanan pengaduan tindak kekerasan pada serambi satuan pendidikan yang mudah diakses oleh peserta didik, orangtua/wali, guru/tenaga kependidikan dan masyarakat yang paling sedikit memuat :

  1. Laman pengaduan : http://sekolahaman.kemdikbud.go.id
  2. Layanan pesan singkat :  0811 976 929
  3. Telepon ke : 021-5790-3020 atau 021-570-3303
  4. Faksimile ke : 021-5733125
  5. Email : laporkekerasan@kemdikbud.go.id
  6. Nomor telepon kantor polisi terdekat
  7. Nomor telepon kantor Dinas Pendidikan setempat, dan
  8. Nomor telepon sekolah 

B. TINDAKAN PENANGGULANGAN 


Tindakan penanggulangan yang dilakukan oleh satuan pendidikan (sekolah), meliputi :


  • Wajib memberikan pertolongan terhadap korban tindakan kekerasan di satuan pendidikan;
  • Wajib melaporkan kepada orangtua/wali peserta didik setiap tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik baik sebagai korban maupun pelaku;
  • Wajib melakukan identifikasi fakta kejadian tindak kekerasan dalam rangka penanggulangan tindak kekerasan peserta didik;
  • Menindaklanjuti kasus tersebut secara proporsional sesuai dengan tingkat tindak kekerasan yang dilakukan;
  • Berkoordinasi dengan pihak/ lembaga terkait dalam rangka penyelesaian tindak kekerasan;
  • Wajib menjamin hak peserta didik untuk tetap mendapatkan pendidikan;
  • Wajib memfasilitasi peserta didik baik sebagai korban maupun pelaku, untuk mendapatkan hak perlindungan hukum;
  • Wajib memberikan rehabilitasi dan/ atau fasilitasi kepada peserta didik yang mengalami tindak kekerasan;
  • Wajib melaporkan kepada Dinas Pendidikan setempat dengan segera apabila terjadi tindak kekerasan yang mengakibatkan luka fisik yang cukup berat/ cacat fisik/ kematian untuk dibentuknya tim independen oleh pemerintah daerah, dan
  • Wajib melaporkan kepada aparat penegak hukum setempat apabila terjadi tindak kekerasan yang mengakibatkan luka fisik yang cukup berat/ cacat fisik/ kematian.

Upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di tingkat satuan pendidikan (sekolah) tersebut diatas juga berlaku berlaku terhadap tindak kekerasan yang dilakukan terhadap peserta didik diluar lingkungan satuan pendidikan



 Laman website Sekolah Aman : http://sekolahaman.kemdikbud.go.id/